IMM Toyota - Mojokerto
Kitoshindo
Birth Beyond

KPU Kabupaten Mojokerto Libatkan 350 Pekerja dalam Pelipatan Surat Suara

Avatar of Jurnalis : Erix - Editor : Yunan
Proses pelipatan surat suara KPU Kabupaten Mojokerto, Selasa (9/1/2024). (Joe/kabarterdepan.com)
Proses pelipatan surat suara KPU Kabupaten Mojokerto, Selasa (9/1/2024). (Erix/kabarterdepan.com)

Kabupaten Mojokerto, Kabarterdepan.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mojokerto melakukan penyortiran dan pelipatan surat suara sejak hari Minggu (7/1/2024) di gudang Bulog Surabaya Selatan yang berada di Jl RA Basoeni, Sooko, Kabupaten Mojokerto.

Pelipatan surat suara itu melibatkan 350 pekerja yang dilakukan selama 16 hari, terhitung dari tanggal 7 Januari 2024. Pelipatan jutaan surat suara tersebut terbagi dari tiga jenis pemilihan, yakni Dewan Pimpinan Rakyar Daerah (DPRD) Kabupaten Mojokerto, DPRD provinsi, serta Dewan Pimpinan Daerah (DPD).

Responsive Images

Sekretaris KPU Kabupaten Mojokerto, Feri Setiawan, mengatakan, penyortiran dan pelipatan surat suara DPRD Kabupaten Mojokerto sudah hampir rampung, hanya menyisakan Daerah Pemilihan (dapil) 5 saja.

“Surat suara pilpres ini ukurannya lebih kecil. Untuk proses lipatnya lebih cepat dari surat suara lainnya. Kurang lebih kita membutuhkan tenaga kerja 100 orang untuk melakulan pelipatan surat suara ini,” ucap Feri Setiawan, Selasa (9/1/2024).

Feri menambahkan, sejauh ini ada 500 surat suara DPRD Kabupaten yang mengalami kerusakan. Rata-rata kerusakan karena ada bercak di dalam surat suara dan pemotongan kertas yang tidak presisi.

“Ada pemotongan kertas yang tidak presisi, tidak pas persegi. Potongannya mengenai gambar salah satu partai dan juga gambar calegnya. Untuk kertas yang sobek sejauh ini masih belum ada,” ucapnya.

Nantinya surat suara yang mengalami kerusakan akan dibuatkan berita acara kerusakan maupun kekurangan dan meminta untuk di ganti di penyedia surat suara.

“Kekurangan maupun kerusakan nantinya kita akan buatkan berita acara, lalu kita kirimkan ke silon dan juga kita kirim ke KPU Provinsi untuk diganti. Kalau surat suara cadangan tidak ada, karena sudah diakumulasikan dua persen tiap TPS,” pungkasnya. (*)


Eksplorasi konten lain dari Kabar Terdepan

Mulai berlangganan untuk menerima artikel terbaru di email Anda.

Tinggalkan komentar