Jakarta, Kabarterdepan.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengapresiasi kebijakan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, dalam melakukan efisiensi dan realokasi anggaran pemerintah provinsi demi kepentingan publik. Hal tersebut disampaikan Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK, Ujang Bachtiar, usai pertemuan dengan Dedi Mulyadi di Gedung KPK, Jakarta, pada Senin, 19 Mei 2025.
“Terima kasih, hari ini kami kedatangan Pak Gubernur Jawa Barat, Pak Dedi Mulyadi. Beliau menyampaikan banyak hal terkait langkah-langkah strategis dalam mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah Jawa Barat,” ujar Ujang.
Menurut Ujang, langkah-langkah yang diambil Dedi Mulyadi, seperti memperbaiki perencanaan dan penggunaan anggaran, menunjukkan komitmen kuat terhadap pengelolaan keuangan negara yang akuntabel dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
“Prinsip beliau jelas: bahwa sumber daya yang dimiliki pemerintah Jawa Barat harus kembali dan bermanfaat untuk masyarakat, baik dalam jangka pendek, menengah, maupun panjang,” jelasnya.
Dalam pertemuan itu, Dedi juga meminta KPK untuk mengawal langkah-langkah strategis tersebut, agar pelaksanaannya tidak menyalahi aturan serta dapat diawasi secara akuntabel.
“Kegiatan ini merupakan langkah strategis yang kami apresiasi. Kami berharap ide dan improvisasi dari Pak Gubernur ini benar-benar menjadi langkah perubahan dan pemanfaatan yang nyata bagi masyarakat Jawa Barat dan sekitarnya,” pungkas Ujang.
Langkah efisiensi yang dilakukan Pemprov Jabar termasuk pengalihan anggaran dari belanja perjalanan dinas dan pengadaan TIK ke sektor prioritas seperti pendidikan, infrastruktur, dan program pembinaan karakter bagi remaja bermasalah melalui pendekatan disiplin yang humanis. (Fajri)
