Jakarta, Kabarterdepan.com – Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) meminta pemerintah untuk segera mengevaluasi dan mempercepat pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
KPAI menilai, jika uji coba atau piloting program ini berlangsung terlalu lama, berisiko menimbulkan disparitas dan diskriminasi di kalangan anak-anak penerima manfaat.
“Saya kira jangan lama-lama piloting-nya. Perlu kemudian semua merasakan. Karena kalau semakin lama akan terjadi disparitas, akan terjadi diskriminasi,” ujar Komisioner KPAI, Aris Adi Leksono, dalam jumpa pers di Kantor KPAI, Jakarta Pusat, Selasa (11/2/2025).
Menurut Aris, pemantauan KPAI menunjukkan bahwa program MBG sejauh ini baru menyasar sekolah-sekolah tertentu, dan bahkan belum mencakup semua sekolah secara merata, termasuk madrasah dan pesantren.
“Masa cuma beberapa sekolah yang jumlahnya ribuan, ratusan ribu sekolah, cuma sekolah, tidak menyentuh madrasah pesantren,” ungkapnya.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa anak-anak dari keluarga kurang mampu sangat berharap pada program ini. Jika piloting berlangsung terlalu lama, mereka bisa semakin kesulitan mendapatkan asupan gizi yang layak. Oleh karena itu, ia meminta pemerintah untuk tidak ragu dalam melakukan evaluasi guna memastikan efektivitas program ini.
“Apalagi, anak-anak dari latar keluarga kurang mampu, sangat berharap. Kalau kelamaan piloting-nya bagaimana ini? Maka dari itu pemerintah jangan sungkan-sungkan, jangan malu-malu melakukan evaluasi. Ini nanti betul-betul bisa terselesaikan, semua anak bisa dapet makannya atau tidak? Keinginan untuk mendukung tumbuh kembang anak dengan gizi yang baik ini tercapai atau tidak,” katanya.
Selain itu, Aris juga menyoroti bagaimana waktu belajar anak dapat terganggu jika jadwal makan tidak diatur dengan baik.
“Padahal anak-anak masih punya hak belajar atas waktu fokus belajarnya terkendali dengan baik kalau kemudian terjeda harus segera makan makanan yang datang itu ini jadi masalah,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa tujuan utama program ini adalah mendukung tumbuh kembang anak dengan makanan bergizi. Namun, jika tidak dikontrol dengan baik, ada risiko anak lebih memilih makanan cepat saji yang lebih mahal dan kurang sehat.
“Akhirnya ketika nanti ada evaluasi dari dampak makan gizinya itu, coba dicampur di sekolah Rp10 ribu, dia makan yang fast food, yang junk food nilainya Rp50 ribu, kalau digabungkan ya dirata-ratakan kalah yang makan bergizi di sekolah tadi,” jelasnya.
KPAI berharap pemerintah segera bertindak agar semua anak bisa merasakan manfaat dari program MBG tanpa harus menunggu terlalu lama. (Riris*)
