Dharmasraya, KabarTerdepan.com– Menjamurnya praktik koperasi ilegal di Kabupaten Dharmasraya menuai protes keras dari masyarakat. Diduga, aktivitas simpan pinjam berkedok koperasi ini telah menjerat banyak warga dengan bunga tinggi dan cara penagihan yang tidak manusiawi.
Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Dharmasraya, Hery Permana, menilai pemerintah daerah gagal merespons keresahan masyarakat. Ia menyebut janji yang pernah disampaikan Wakil Bupati Leli Arni untuk memberantas koperasi ilegal hanya tinggal wacana.
“Sampai hari ini belum ada tindakan nyata. Masyarakat semakin terjerat oleh rentenir berdasi dengan nama seperti Pancasila, Marta, dan lainnya. Penagihannya tidak bermoral. Jika pejabat tak sanggup mendengar jeritan rakyat, lebih baik mundur,” tegas Hery, Jumat (4/7/2025).
Hery juga mengingatkan bahwa pejabat digaji dari uang rakyat untuk mengurus rakyat, bukan membiarkan mereka tercekik utang.
Senada dengan hal itu, Ketua HMI Cabang Dharmasraya Nanda Arfaliadi mendesak bupati dan wakil bupati agar tidak tinggal diam.
“Ini bukan soal bisa atau tidak, tapi soal kemauan untuk berpihak pada rakyat. Jangan hanya diam dan membisu,” ujarnya.
Hingga berita ini diterbitkan, Pemkab Dharmasraya belum memberikan tanggapan resmi terkait persoalan ini. (Dicka)
