Bojonegoro, Kabarterdepan.com – Komisi D DPRD Kabupaten Bojonegoro melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja perangkat daerah sepanjang Tahun 2025. Dalam rapat kerja yang digelar Rabu (18/2/2026), legislatif menyoroti capaian program sekaligus merumuskan langkah strategis untuk Tahun 2026.
Rapat tersebut menghadirkan pimpinan dan anggota Komisi D DPRD bersama perwakilan Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro. Agenda utama difokuskan pada efektivitas program agar benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Baca juga: Ayam Cantonese Jadi Menu Andalan Buka Puasa Hotel di Surabaya
Evaluasi Bagian Fungsi DPRD Bojonegoro
Ketua Komisi D, Imam Sholikin, menegaskan pentingnya evaluasi sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPRD. Menurutnya, setiap program harus berjalan tepat sasaran dan selaras dengan prioritas pembangunan daerah.
“Evaluasi ini bukan sekadar formalitas. Kami ingin memastikan seluruh program perangkat daerah betul-betul dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegasnya.
Di sektor lingkungan hidup, Komisi D menyoroti persoalan pengelolaan sampah, kebersihan lingkungan, hingga pengendalian pencemaran. Legislator meminta DLH memperkuat sistem pengangkutan sampah dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan.
Sementara di sektor perhubungan, Dishub diminta membenahi manajemen lalu lintas, sarana prasarana transportasi, serta pengawasan parkir dan keselamatan berkendara.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro, Aan Syahnana, menyatakan pihaknya siap menindaklanjuti catatan dan rekomendasi dari Komisi D.
“Kami berterima kasih atas masukan dari DPRD. Evaluasi ini menjadi bahan perbaikan bagi kami, khususnya dalam peningkatan pelayanan lalu lintas, penataan parkir, dan penguatan sarana prasarana transportasi. Tahun 2026 kami fokus pada optimalisasi pengawasan serta peningkatan keselamatan pengguna jalan,” ujar Aan.
Ia menambahkan, Dishub juga akan memperkuat koordinasi lintas sektor untuk mendukung kelancaran mobilitas masyarakat, terutama di titik-titik rawan kemacetan dan kecelakaan.
Rapat kerja ini menjadi bagian dari komitmen DPRD dalam mengawal akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.
Komisi D berharap evaluasi Tahun 2025 menjadi pijakan perbaikan program pada Tahun 2026 agar pelayanan publik di Kabupaten Bojonegoro semakin optimal dan responsif terhadap kebutuhan warga.(ardi)
Editor berita: Ririn W
