Apel Akhir Tahun, Khofifah Tekankan Profesionalisme ASN dan Peran Strategis BPSDM

Avatar of Jurnalis: Husni
Khofifah
Gubernur Jatim Khofifah saat menyampaikan arahan saat Apel Akhir Tahun 2025. (Husni Habib/Kabarterdepan.com)

Surabaya, Kabarterdepan.com – Menjelang akhir tahun 2025, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengelar apel pagi yang diikuti oleh segenap jajaran OPD dan ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) pada Selasa (30/12/2025).

Dalam sambutannya Gubernur Khofifah mengucapkan terima kasih atas kerja keras dan inovasi yang dilakukan oleh jajaran OPD dan ASN di lingkungan Pemprov Jatim sepanjang tahun 2025.

“Terima kasih atas inovasi inovasi yang luar biasa yang sudah saudara dedikasikan untuk masyarakat bangsa dan negara,” kata Khofifah dalam Apel Pagi di halaman Setda Jatim, Selasa (30/12/2025).

Khofifah menambahkan agar kinerja baik yang telah dicapai pada tahun 2025 tetap dijaga, bahkan ditingkatkan. Dengan berbagai capaian luar biasa yang berhasil dicapai oleh Jawa Timur, banyak provinsi lain yang melakukan kunjungan dan studi banding dengan harapan kinerja baik ini dapat diterapkan di wilayah mereka.

“Tetap nengok ke kanan ke kiri, karena pasti bakal banyak provinsi lain yang ingin studi banding dengan kita. Mereka ingin tau apa saja yang sudah kita lakukan,” tambahnya.

Gubernur Khofifah Soroti Kinerja BPSDM

Pada kesempatan kali ini Gubernur Jatim juga menyoroti kinerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM). Peran BPSDM sangat strategis karena bertanggung jawab atas mengembangkan kompetensi, pengetahuan, dan keterampilan Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Peran BPSDM sangat penting karena disinilah pengembangan kompetensi para birokrat baik dari Pemprov, Pemkab, Pemkot bahkan pusat,” papar Khofifah.

20251230 093239
Gubernur Jatim Khofifah saat menyapa para ASN di lingkungan Pemprov Jatim. (Husni Habib/Kabarterdepan.com)

Dalam menghadapi tantangan kedepan yang makin ketat diperlukan birokrat birokrat yang handal, profesional dan memiliki daya saing.

Apalagi di tengah penyesuaian dana transfer daerah (TKD) yang dilakukan pemerintah pusat, tentu menuntut Pemprov Jatim untuk melakukan perubahan dalam pengalokasian anggaran.

“Apalagi terkait TKD bisa dibilang pengurangan atau penyesuaian yang pasti angkanya beda, Dimana bedanya Rp 2,8 triliun yang sekarang dialokasikan ke Kementerian. Maka kita ini harus pro aktif menjemput program,” pungkasnya.

Responsive Images

You cannot copy content of this page