Kepala BPJS Kesehatan Cabang Pati Ungkap Masalah Peserta PRB

Avatar of Redaksi
IMG 20250603 WA0103
Suasana Forum Koordinasi Lintas Sektor Kesehatan di Kabupaten Blora. (Fitri/kabarterdepan.com)

Blora, Kabarterdepan.com – Kepala BPJS Kesehatan Cabang Pati, Wahyu Giyanto, mengungkapkan masih banyak peserta Program Rujuk Balik (PRB) yang kelimpungan akibat persoalan administrasi yang belum tertata baik.

Hal itu disampaikan Wahyu dalam Forum Koordinasi Lintas Sektor yang digelar BPJS Kesehatan Cabang Pati bersama para pemangku kepentingan layanan kesehatan di Kabupaten Blora, Selasa (3/6/2025).

“Kalau berkas PRB tidak sampai otomatis ke puskesmas, siapa yang rugi? Peserta. Ini yang harus kita benahi bersama,” tegas Wahyu.

Menurutnya, PRB bukan sekadar soal efisiensi biaya, melainkan menyangkut kesinambungan dan kemanusiaan dalam layanan kesehatan.

“Lewat PRB, pasien bisa kontrol rutin di fasilitas terdekat, tidak perlu antre lama di rumah sakit. Ini solusi untuk semua pihak,” lanjutnya.

Wahyu menekankan PRB sebagai pilar penting dalam menjaga keberlanjutan layanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), terutama bagi penderita penyakit kronis seperti hipertensi, diabetes melitus, dan penyakit jantung.

“Pasien PRB membutuhkan pendampingan jangka panjang. Tidak bisa ditangani secara sepihak. Rumah sakit, fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP), dan Dinas Kesehatan harus saling terhubung agar layanan tetap optimal di lini primer,” ujar Wahyu.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Blora, Edi Widayat, menyatakan dukungannya terhadap penguatan PRB. Ia menegaskan bahwa FKTP harus menjadi garda terdepan dalam penanganan penyakit kronis.

“PRB adalah bentuk kepercayaan kepada FKTP. Selama terapi bisa dilakukan di puskesmas atau klinik, tidak perlu ke rumah sakit. Ini lebih hemat, dekat, dan manusiawi, jelasnya.

Edi juga menyoroti pentingnya sistem pencatatan dan pelaporan PRB yang real-time dan sinkron antar fasilitas kesehatan di Kabupaten Blora.

“Kadang data pasien PRB di rumah sakit dan puskesmas belum sinkron. Ini menyulitkan pemantauan. Maka kami dorong semua fasilitas aktif memperbarui data secara berkala,” lanjutnya.

Menurut Edi, data PRB yang akurat akan sangat membantu pemerintah dalam merancang kebijakan kesehatan jangka panjang.

“Kalau datanya lengkap, kita bisa petakan penyakit kronis di Blora. Ini penting untuk intervensi yang lebih dini dan tepat sasaran,” tutupnya.

Sementara itu, Direktur RSUD dr. R. Soetijono Blora, Puji Basuki, menyebut rumah sakit masih menghadapi tantangan dalam mengidentifikasi pasien PRB karena belum semua dokter menjalankan prosedur skrining secara optimal.

“Kadang pasien sudah memenuhi syarat PRB tapi belum terdata, karena identifikasi belum otomatis. Kami sedang kembangkan sistem agar dokter bisa langsung tahu pasien yang layak PRB saat pemeriksaan,” jelas Puji.

Ia juga mengingatkan pentingnya komunikasi klinis antara rumah sakit dan FKTP agar tidak terjadi overload rujukan yang tidak perlu.

“Ada rujukan yang sebenarnya bisa ditangani FKTP. Bukan soal menolak pasien, tapi menempatkan layanan sesuai level fasilitas,” ujarnya.

Puji menambahkan, RSUD Blora sedang membangun sistem deteksi dini untuk pasien kronis yang berpotensi masuk PRB.

“Pasien hipertensi atau diabetes yang stabil bisa segera masuk PRB. Ini menjaga efisiensi dan keberlanjutan layanan spesialis,” tambahnya. (Fitri)

Responsive Images

You cannot copy content of this page