Jakarta, Kabarterdepan.com – Di tengah antusiasme masyarakat mengikuti Program Pelatihan Vokasi Nasional 2026, ancaman kejahatan siber kini mengintai para pencari kerja.
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengeluarkan peringatan keras agar masyarakat mewaspadai kemunculan portal atau situs web palsu yang menduplikasi layanan resmi Skillhub Kemnaker.
Situs-situs tidak resmi ini mulai bermunculan tepat setelah pendaftaran pelatihan dibuka secara serentak pada 23 Februari 2026.
Praktik ilegal ini diduga kuat bertujuan untuk menyesatkan publik, melakukan aksi penipuan (phishing), hingga pencurian data pribadi milik calon peserta yang sangat berisiko disalahgunakan.
Kepala Biro Humas Kemnaker, Faried Abdurrahman Nur Yuliono, mengungkapkan bahwa para pelaku kejahatan siber menggunakan alamat domain yang sekilas sangat mirip dengan kanal asli pemerintah untuk mengecoh mata awam.
Salah satu temuan yang mencolok adalah penggunaan domain skillhub.kemnakerri.com, yang dipastikan bukan milik Kementerian Ketenagakerjaan.
Kemnaker Tegaskan Pendaftaran Pelatihan Vokasi Hanya Melalui Domain Resmi .go.id
Kemnaker menegaskan bahwa seluruh layanan digital kementerian, termasuk Skillhub, wajib menggunakan domain resmi pemerintah berakhiran .go.id. Hal ini merupakan standar keamanan untuk menjamin validitas informasi dan keamanan data pengguna.
“Kami meminta masyarakat agar berhati-hati dalam mengakses informasi terkait pelatihan vokasi nasional dan memastikan alamat domain yang dikunjungi adalah kanal resmi Kemnaker,” ujar Faried, Selasa (24/2/2026).
Kewaspadaan ini bukan tanpa alasan. Menurut Faried, risiko yang dihadapi masyarakat jauh lebih besar daripada sekadar salah mendapatkan informasi.
Situs palsu dirancang sedemikian rupa untuk menjebak pengguna agar memasukkan data sensitif seperti NIK, nomor telepon, hingga kata sandi.
Dalam serangan phishing, data-data tersebut dapat digunakan oleh oknum tidak bertanggung jawab untuk melakukan pembobolan akun keuangan, pinjaman online ilegal atas nama korban, hingga penjualan data pribadi di pasar gelap.
“Website palsu berpotensi menjadi sarana phishing, penipuan, maupun penyalahgunaan data yang merugikan masyarakat,” ujar Faried memperingatkan.
Untuk itu, pemerintah memastikan bahwa mekanisme pendaftaran Program Pelatihan Vokasi Nasional tahun ini dikelola secara terpusat.
Tidak ada pintu masuk lain selain melalui ekosistem digital yang telah disediakan secara resmi oleh negara.
“Pendaftaran Program Pelatihan Vokasi Nasional hanya dapat dilakukan melalui skillhub.kemnaker.go.id. Kami tidak membuka pendaftaran melalui jalur atau situs web lain di luar domain resmi tersebut,” tegasnya.
Skillhub sendiri merupakan salah satu fitur andalan dalam platform layanan ketenagakerjaan digital terintegrasi milik pemerintah yang dikenal dengan nama SIAPkerja.
Fitur ini dirancang sebagai pintu akses tunggal bagi berbagai program pelatihan vokasi di seluruh Indonesia, baik yang diselenggarakan langsung oleh pemerintah maupun mitra lembaga pelatihan swasta.
Melalui Skillhub, masyarakat dapat memantau progres pembelajaran mereka hingga mendokumentasikan hasil pelatihan secara transparan dan akuntabel.
Oleh karena itu, integritas data dalam sistem ini sangat dijaga ketat oleh tim keamanan siber Kementerian Ketenagakerjaan.
Sebagai upaya mitigasi mandiri, Kemnaker memberikan panduan sederhana bagi masyarakat agar terhindar dari jebakan situs palsu.
Langkah pertama adalah selalu memeriksa bilah alamat (address bar) pada peramban (browser) dan memastikan domain yang diakses adalah skillhub.kemnaker.go.id.
Masyarakat diimbau untuk tidak mengklik tautan yang berasal dari sumber tidak jelas, baik melalui pesan singkat (SMS),
WhatsApp, maupun kiriman media sosial yang bukan dari akun resmi bercentang biru milik Kementerian Ketenagakerjaan.
Jika menemukan indikasi situs mencurigakan, masyarakat diminta segera menghentikan aktivitasnya.
“Jika menemukan situs atau tautan yang mencurigakan, masyarakat diminta menghentikan proses pendaftaran dan melaporkan ke media sosial resmi Kementerian Ketenagakerjaan atau klik bantuan.kemnaker.go.id,” tutup Faried.
Dengan adanya pengawasan ketat ini, diharapkan Program Pelatihan Vokasi Nasional 2026 tetap dapat berjalan sukses tanpa ada masyarakat yang dirugikan oleh praktik kejahatan digital yang tengah marak.
