IMM Toyota - Mojokerto
Kitoshindo
Birth Beyond

Kabupaten Grobogan Peringkat Pertama Kasus Perceraian dan Pernikahan Dini di Jawa Tengah

Avatar of Andy Yuwono
Retno Sudewi, Kepala Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah. (Masrikin/kabarterdepan.com)
Retno Sudewi, Kepala Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah. (Masrikin/kabarterdepan.com)

Semarang, kabarterdepan.com- Kabupaten Grobogan menyandang predikat peringkat pertama kasus perceraian dan pernikahan dini di Jawa Tengah.

Berdasarkan data tahun 2022/2023, jumlah pernikahan dini usia di bawah 19 tahun di Provinsi Jawa Tengah sebesar 11.366 kasus.

Responsive Images

Dari data itu, Kabupaten Grobogan menempati peringkat pertama, yakni sebanyak 808 kasus pernikahan dini. Sementara Kota Salatiga
terendah yaitu 21 kasus.

Hal itu disinggung Dra.Retno Sudewi, Kepala Dinas Perlindungan Perempuan Dan Anak Provinsi Jawa Tengah dalam acara Musyawarah Daerah (Musda) ke-18 di Gedung PKBI Semarang, Sabtu (24/2/24).

Di hadapan 14 pengurus Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Kabupaten se-Jawa Tengah, Retno menyampaikan beberapa persoalan materi kekerasan perempuan dan anak. Selain itu juga ada persoalan stunting per 16 Januari 2024 di Provinsi jawa tengah.

Pengurus PKBI Grobogan Sutrisno, membenarkan bahwa kasus perceraian dan pernikahan dini di Grobogan meningkat hingga mendapat peringkat pertama di Jawa Tengah.

“Ya benar, angka perceraian dan nikah muda di Grobogan tertinggi di Jawa Tengah,” ungkapnya, Sabtu (24/2/24) siang.

Menurutnya, stigma nikah muda di Grobogan ada beberapa faktor sebagai penyebabnya. Antara lain pergaulan dan medsos menjadi penyebab yang pertama. Kemudian ada fakta kasus hamil di luar nikah di usia kurang dari 19 tahun

“Bagi yang terlanjur hamil, di bawah 19 tahun, mereka langsung dinikahkan meskipun belum cukup umur,” terangnya.

Trisno juga menyayangkan, terkait pernikahan usia dini, khususnya saat terjadi kasus hamil di bawah usia 19 tahun malah mendapat dukungan dan
rekomendasi dari beberapa pihak untuk segera dinikahkan.

“Bagi mereka yang hamil di luar nikah tetapi belum cukup umur, stakeholder bisa memberikan rekomendasi dengan alasan keterlanjuran,” tandasnya.

Pihaknya berharap PKBI Grobogan akan segera merealisasikan Outline penanganan situasi yang dialami perempuan dan anak secara bersama-sama.

“Melalui advokasi, kampanye, pendampingan serta implementasi kegiatan bersama Jateng Jogo konco, ojo kawin bocah dan Goes to school,” pungkasnya. (kin)


Eksplorasi konten lain dari Kabar Terdepan

Mulai berlangganan untuk menerima artikel terbaru di email Anda.

Tinggalkan komentar