Yogyakarta, kabarterdepan.com – Jogja Police Watch (JPW) mendesak untuk segera mengusut tuntas dugaan teror yang dialamatkan kepada Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Gadjah Mada, Tiyo Ardianto, termasuk kepada ibunya dan sejumlah pengurus BEM UGM beberapa waktu lalu.
Kepala Divisi Humas JPW, Baharuddin Kamba menilai hingga kini aparat kepolisian terkesan belum memberikan respons terbuka terkait dugaan teror tersebut.
“JPW mendesak Polda DIY untuk mengusut tuntas dugaan teror terhadap Ketua BEM UGM beserta keluarganya dan pengurus lainnya. Jangan sampai ada kesan pembiaran terhadap ancaman yang serius seperti ini,” ujar Kamba pada Kamis (19/2/2026).
Baca juga: Diduga Mengantuk, Truk Gandeng Bermuatan 50 Ton Oleng Tabrak Tiga Kendaraan di Mojokerto
Menurutnya, dugaan teror itu patut didalami karena diduga berkaitan dengan sikap kritis Ketua BEM UGM terhadap sejumlah kebijakan pemerintah.
Ia menyinggung kritik terhadap program MBG serta langkah berkirim surat ke terkait tragedi siswa sekolah dasar di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang mengakhiri hidupnya akibat persoalan ekonomi keluarga.
“Teror ini diduga ada kaitannya dengan sikap kritis yang disampaikan, mulai dari mengkritisi program MBG hingga berkirim surat ke UNICEF terkait tragedi siswa SD di NTT. Jika benar demikian, ini tentu sangat memprihatinkan,” tegasnya.
Baharuddin juga menyoroti adanya ancaman bernada intimidatif seperti kalimat “Culik mau?” yang menurutnya mengingatkan pada praktik-praktik represif masa lalu.
“Ancaman seperti itu jelas serius. Ini mengingatkan kita pada situasi masa Orde Baru, khususnya bagi kalangan aktivis. Kepolisian harus mengusutnya secara profesional dan transparan,” katanya.
JPW: Suara Mahasiswa Harus Jadi Bahan Evaluasi
JPW menilai suara-suara kritis dari kalangan mahasiswa dan aktivis seharusnya menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah, bukan justru dibungkam melalui teror atau intimidasi.
“Suara kritis itu bagian dari demokrasi. Pemerintah semestinya menjadikannya sebagai bahan evaluasi terhadap kebijakan, termasuk program MBG yang dinilai menggerus anggaran sektor pendidikan,” imbuhnya.
Selain itu, JPW juga menyampaikan solidaritas kepada para aktivis yang tengah menghadapi proses hukum, termasuk yang disebut sebagai tahanan politik (tapol), seperti Perdana Arie.
“Teror dan pemrosesan hukum terhadap aktivis jangan sampai menjadi alat pembungkaman. Kami berharap para aktivis tetap semangat dan tidak takut bersuara. Pembungkaman melalui teror adalah cara pengecut dari pihak yang tidak bertanggung jawab,” pungkas Baharuddin.
Sebelumnya, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (BEM UGM) melayangkan surat terbuka kepada UNICEF sebagai respons atas tragedi bunuh diri seorang anak di Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), yang diduga tidak mampu membeli perlengkapan sekolah.
Ketua BEM UGM, Tiyo Ardianto, menyebut langkah tersebut diambil sebagai bentuk kepedulian terhadap persoalan pendidikan dan kesejahteraan anak di Indonesia.
Surat itu dikirim pada Jumat (6/2/2026) dan ditujukan untuk menarik perhatian dunia internasional terhadap kondisi yang dinilai memprihatinkan.
“Ini bukan sekadar kritik, tapi bentuk keprihatinan kami atas realitas di lapangan,” ujar Tiyo saat ditemui di Bundaran UGM, Sleman, Jumat (13/2/2026).
Dalam surat tersebut, BEM UGM menyoroti ketimpangan prioritas anggaran negara. Mereka membandingkan ketidakmampuan seorang anak membeli alat tulis seharga Rp10.000 dengan besarnya alokasi dana pemerintah untuk BUMN dan program Makan Bergizi Gratis.
Menurut Tiyo, tragedi tersebut menunjukkan adanya persoalan mendasar dalam pemenuhan hak dasar warga, terutama di sektor pendidikan dan kesehatan.
Ia menilai capaian statistik yang sering dipaparkan pemerintah belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil masyarakat.
Tiyo juga mengungkapkan bahwa setelah surat itu dikirim, dirinya menerima sejumlah pesan teks dan panggilan telepon yang bernada intimidatif. Namun, ia menegaskan bahwa teror tersebut hanya dialaminya secara pribadi dan tidak menyasar pengurus BEM lainnya.
“BEM lain tidak menerima hal serupa. Saya pribadi tidak menganggap ini sebagai ancaman serius,” katanya. (Hadid Husaini)
Editor berita: Ririn W.
