Jakarta, KT – Menjelang penyelenggaan pemilihan umum (Pemilu) 2024, Polri mempersiapkan pengamanan agar berjalan kondusif.
Persiapan Polri dalam menghadapi Pemilu 2024 mendatang salah satunya adalah dengan melaksanakan Operasi Mantap Brata.
Hal ini seperti yang disampaikan oleh Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho.
“Operasi tersebut bertujuan untuk melakukan rangkaian pengamanan pada pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024,” kata Sandi dalam keterangan tertulisnya, Selasa (12/9/2023).
Operasi Mantap Brata tersebut dilaksanakan secara serentak mulai dari tingkat Polres hingga Mabes Polri.
Sandi melanjutkan, pelaksanaan Operasi Mantap Brata dilakukan pada tahun 2023 hingga 2024.
Adapun rencananya dilaksanakan selama 211 hari sesuai dengan tahapan inti Pemilu 2024.
Sandi menuturkan, dalam melaksanakan pengamanan ini Polri menerjunkan ribuan personel untuk ditempatkan di berbagai wilayah di seluruh Indonesia.
Para personel akan bertanggung jawab dalam menjaga keamanan Pemilu dan Pilkada 2024, seperti proses kampanye, pemungutan suara, penghitungan suara, dan tahapan-tahapan lainnya.
“Dalam pelaksanaannya, Operasi Mantap Brata 2023-2024 Polri juga akan bekerja sama dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk memastikan kelancaran dan keamanan Pemilu dan Pilkada serentak 2024,” katanya.
Lebih lanjut, Komisi Pemilihan Umum (KPU) melaporkan, ada beberapa potensi permasalahan dalam setiap tahapan.
Misalnya dalam tahapan pemutakhiran data pemilih. Pemilih bisa saja belum melakukan perekaman E-KTP, data pemilih ganda, pemilih tidak memenuhi syarat (TMS) terdapat di DPT pemilih, pemilih yang (MS) tidak terdapat di DPT, dan kesalahan elemen data dalam DPT.
“Ada potensi permasalahan pada tahapan kampanye, tahapan pencetakan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara, potensi permasalahan dalam tahapan pemungutan suara, tahapan penghitungan dan rekapitulasi suara,” katanya.
Sementara itu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) juga mencatat potensi permasalahan dalam gelaran Pemilu Serentak 2024 dan Pemilihan (Pilkada) Serentak 2024.
Berdasarkan data dari Bawaslu, ada tiga aspek, yakni dari penyelenggara, peserta pemilu (pemilihan), dan pemilih.
Untuk mengatasi peluang konflik tersebut, Sandi mengatakan, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memerintahkan jajarannya untuk mengawal Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Polri, lanjut Sandi, bahkan sudah mulai memetakan secara rinci dan detail terkait 11 variabel potensi konflik.
“Strategi penanganannya antara lain profesionalitas penyelenggaraan pemilu, konflik kepengurusan internal parpol, calon incumbent/petahana, kondisi geografis, potensi konflik paslon, sejarah konflik, karakteristik masyarakat, gangguan kamtibmas, profesional pengamanan, dan isu SARA pasangan calon (paslon),” beber Sandi.
Selain itu, lanjut Sandi, Polri juga melakukan cooling system dengan melibatkan seluruh tokoh nasional, tokoh agama, dan tokoh adat untuk mendukung pemilu yang lancar dan damai.
“Hal ini demi menjalankan operasi dalam rangka menciptakan situasi kamtibmas tetap kondusif,” pungkasnya. (*)
