Sampang, Kabarterdepan.com – Ketua Bidang Pemberdayaan Umat HMI, Agus, mempertanyakan kesiapan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Sampang. Ia menilai, percepatan program pusat tersebut belum diimbangi dengan kesiapan infrastruktur pendidikan yang memadai.
Sorotan tersebut mencuat menyusul sejumlah temuan di lapangan, mulai dari kondisi infrastruktur sekolah yang dinilai belum layak untuk kegiatan belajar mengajar (KBM), hingga kasus di SDN Batuporo Timur 1 yang disebut tidak melaksanakan KBM namun tetap menerima program MBG.
MBG Dipercepat, Infrastruktur Mangkrak
Menurut Agus, Pemerintah Kabupaten Sampang, khususnya Dinas Pendidikan (Disdik), dinilai kurang maksimal dalam melakukan pengawasan terhadap sekolah-sekolah di bawah naungannya.
“Kami mempertanyakan kesiapan program MBG di Sampang. Jangan sampai percepatan program pusat justru mengabaikan persoalan mendasar seperti infrastruktur sekolah yang belum layak,” ujar Agus saat dikonfirmasi, Minggu (15/2/2026).
Ia menyayangkan jika program yang sejatinya bertujuan meningkatkan kualitas gizi siswa justru berpotensi menghambat proses belajar mengajar.
“Seharusnya perbaikan infrastruktur pendidikan menjadi prioritas utama. Jangan sampai terlihat menggebu-gebu membangun dapur MBG hingga mencapai 115 titik, sementara persoalan ruang kelas dan fasilitas belajar masih bermasalah,” tegasnya.
Berdasarkan data yang dihimpun, hingga Februari 2026, tercatat sekitar 115 dapur MBG telah launching atau berpotensi beroperasi di Kabupaten Sampang. Program ini merupakan bagian dari percepatan kebijakan nasional dalam pemenuhan gizi anak sekolah.
Namun, Agus mengingatkan bahwa tujuan utama pemenuhan gizi tidak bisa dipisahkan dari cita-cita besar Indonesia Emas 2045.
“Indonesia Emas bukan hanya soal makan bergizi, tapi juga soal kemerdekaan dalam pendidikan, kelayakan infrastruktur, serta kesejahteraan tenaga pendidik. Semua itu harus berjalan beriringan,” ungkapnya.
Selain menyoroti MBG, perhatian juga tertuju pada isu kesejahteraan tenaga pendidik, khususnya PPPK Paruh Waktu. Salah satu guru yang aktif memperjuangkan hal tersebut, Syaifur Rohman, sebelumnya telah melakukan audiensi ke DPRD Sampang guna memperjuangkan kepastian status dan gaji PPPK Paruh Waktu.
Menurut informasi yang kabarterdepan.com himpun, Syaifur menekankan pentingnya kepastian regulasi dan kesejahteraan bagi guru, agar kualitas pendidikan tidak terdampak oleh ketidakpastian status tenaga pengajar.
“Kami berupaya memperjuangkan seluruh guru PPPK Paruh Waktu di Kabupaten Sampang mendapatkan kesejahteraan yang layak, maka dari itu kami mencari dukungan ke DPRD Sampang untuk membantu kami dalam menyuarakan aspirasi Guru PPPK Paruh Waktu,” ujar Syaifur.
Agus menilai, perbaikan sistem pendidikan harus komprehensif, tidak parsial.
“Kalau ingin menciptakan generasi emas 2045, maka perbaikan harus menyeluruh. Infrastruktur diperbaiki, kesejahteraan guru dijamin, pengawasan diperketat. Jangan sampai program yang baik justru kontraproduktif,” pungkasnya. (Fais)
