Surabaya, Kabarterdepan.com – Dalam menyelenggarakan pemerintahan, integritas, profesionalisme, dan akuntabilitas sangat penting agar pembangunan berkelanjutan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan pemberantasan korupsi merupakan salah satu upaya penting agar tercipta pemerintah yang bersih dan berdampak.
Upaya pencegahan korupsi di Jawa Timur telah berjalan relatif maju dan terintegrasi, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan penerapan digitalisasi dan teknologi dalam mengelola anggaran dan pendapatan pemerintah.
“Saya rasa pendekatan digital IT oleh kabupaten kota sudah cukup baik dan terintegrasi. Tetapi tetap bagaimana kita mengantisipasi hal hal yang tidak diinginkan sangat penting dalam menjaga amanah yang diberikan,” kata Khofifah dalam peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2025, yang digelar di Grand Empire Palace, Surabaya, Selasa (16/12/2025).
Masifkan Kampanye Antikorupsi
Khofifah menambahkan di era digitalisasi saat ini kampanye anti korupsi harus digaungkan lebih masif melalui kanal-kanal digital baik yang dimiliki masyarakat maupun pemerintah. Dengan kolaborasi ini maka kampanye tersebut dapat menyasar lebih banyak orang.
Tidak hanya itu dalam memberikan pesan anti korupsi harus menggunakan bahasa dan kearifan lokal yang ada di masyarakat. Dengan penyampaian semacam ini kampanye anti korupsi akan lebih relevan di masyarakat.
“Ini bukan kerja individu, melainkan gerakan kolektif yang harus dijaga keberlanjutannya,” ujar Khofifah.
Sementara itu pada kesempatan yang sama Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Pengaqas Penyelenggara Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Utama, Azwan menuturkan dalam memberantas korupsi tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja, tetapi semua elemen harus ikut bekerja sama.
Ia menilai pendekatan kampanye antikorupsi berbasis kearifan lokal yang diterapkan di Jawa Timur menjadi kekuatan tersendiri dan layak menjadi contoh nasional.
“Semua pihak harus ikut kerja sama eksekutif, legislatif, yudikatif dan masyarakat juga harus ikut memberantas korupsi,” pungkasnya.
