Semarang, kabarterdepan.com – Dari hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) per 30 November 2024 capaian nilai
Monitoring Center for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI menunjukan di wilayah Provinsi Jawa Tengah sebesar 87 poin dari skala 0-100.
Di dalam MCP capaian poin 87 dikategorikan dalam kondisi terjaga. Namun, posisi tersebut hanya bersifat sementara sebelum dilakukan verifikasi akhir dan quality assurance akhir yang akan di nilai pada pertengahan januari 2025 mendatang.
Hasil penilaian indikator itu diharapkan dapat dikorelasikan terhadap kualitas pencegahan korupsi Pemerintahan Provonsi maupun Pemerintah Daerah di Jawa Tengah.
Hal itu disampaikan kepala satgas koordinasi dan supervisi pencegahan (Korsupgah) Wilayah III-1 KPK RI Maruli Tua, bertepatan hari antikorupsi sedunia (Hakordia) Senin (9/12/2024).
Maruli mengatakan, peringatan Hakordia tahun ini bertema ‘Teguhkan Komitmen Berantas Korupsi untuk Indonesia Maju.’ Tema ini diusung dengan filosofi bahwa momentum ini sangat penting bagi Indonesia untuk memperkuat komitmen dari seluruh elemen bangsa dalam memberantas korupsi.
“Setiap pemangku kepentingan (stakeholder) dan masyarakat tetap teguh berkomitmen memberantas korupsi di lembaga atau lingkungan masing-masing,” kata Maruli.
Selain itu, momen Hakordia menjadi ajang bagi KPK RI menyampaikan pesan-pesan antikorupsi kepada seluruh lapisan masyarakat.
Dikatakan, dalam upaya pencegahan korupsi dibutuhkan komitmen oleh kepala daerah dan jajarannya dalam pengelolaan APBD termasuk kewenangan dalam pelayanan publik dan perizinan, dan kewenangan lainnya yang rawan diselewengkan dan berakibat terhadap tindak pidana korupsi.
KPK telah berperan aktif dalam melakukan penindakan dan pencegahan korupsi melalui berbagai program dan kegiatan. Melalui langkah konkret yang telah diambil dalam upaya melawan korupsi, KPK mengajak semua pihak untuk bersatu padu dalam menciptakan Indonesia yang bebas dari korupsi
“Melalui MCP sebagai instrumen koordinasi dan monitoring pencegahan korupsi di daerah diharapkan berdampak terhadap perbaikan berkelanjutan,” ungkapnya.
Maruli mengingatkan bahwa korupsi adalah ancaman nyata bagi pembangunan, keadilan dan kesejahteraan. Untuk itu perlu dilakukan upaya optimalisasi mesin pecegahan korupsi MCP KPK.
“Hal itu dilakukan demi terwujudnya tujuan pembangunan nasional dengan memanfaatkan tiga momentum besar di Indonesia yakni pergantian kepemimpinan nasional, pembangunan ibu kota baru Nusantara, dan menuju Indonesia Emas 2045,” pungkasnya. (Masrikin).
