IMM Toyota - Mojokerto
Kitoshindo
Birth Beyond

Gugah Kesadaran Bupati Mojokerto, Masyarakat Budaya Gelar Aksi Damai di Depan Kantor Bupati

Avatar of Redaksi
Massa Aksi Budayawan Sakarsa Tunggal Wilwatikta saat unjuk rasa sampaikan aspirasi di depan Kantor Bupati Mojokerto, Kamis (13/6/2024)
Massa Aksi Budayawan Sakarsa Tunggal Wilwatikta saat unjuk rasa sampaikan aspirasi di depan Kantor Bupati Mojokerto, Kamis (13/6/2024). (Alief Wahdana/kabarterdepan.com) 

Mojokerto, Kabarterdepan.com – Ruwat Kala Singgah Bumi Wilwatikta, sebuah gerakan yang dipersembahkan oleh Sakarsa Tunggal Wilwatikta. Gerakan ini menggabungkan masyarakat Mojokerto yang memiliki keinginan kuat untuk melestarikan nilai-nilai adat dan budaya leluhur Majapahit.

Dalam aksi damai santun dan berbudaya dilaksanakan Kamis, (13/6/2024) di depan Kantor Bupati Mojokerto. Mereka menyerukan perubahan signifikan di aspek kehidupan masyarakat berbudaya, terutama di Kabupaten Mojokerto.

Responsive Images

Koordinator aksi Angga Supra Setia gerakan Sakarsa Tunggal Wilwatikta ini berupaya membangkitkan kesadaran akan tanggung jawab Pemerintah Daerah terhadap masyarakat, menekankan pentingnya keberpihakan terhadap masyarakat kecil dan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya lokal.

“Gerakan aksi ini juga menyoroti kinerja birokrasi di Pemerintah Kabupaten Mojokerto, meminta agar dipenuhi oleh para birokrat yang berkualitas dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, nepotisme,” ujarnya.

Lanjut Angga, aksi ini juga menuntut transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Mojokerto dan menekankan perlunya penegakan hukum yang tegas tanpa pandang bulu terhadap dugaan korupsi dan pelanggaran lainnya.

Seruan dari gerakan Sakarsa Tunggal Wilwatikta ini juga mencerminkan keinginan luas masyarakat Mojokerto untuk hak yang adil dan keterbukaan informasi yang lebih besar. Mereka meminta agar Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang-Undang Pelayanan Publik diberlakukan dengan baik tanpa terpengaruh oleh alasan kerahasiaan negara.

“Kami fokus menyoroti Undang-Undang Kawasan Cagar Budaya Nasional (KCBN) Trowulan, banyak pelanggaran yang dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Mojokerto mengenai pendirian bangunan di wilayah Trowulan, serta perlunya dikaji ulang tentang keberadaan Kantor Pemkab Mojokerto yang masih di Wilayah Kota,” pungkasnya.

Raul Amrullah Kabid Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Bakesbangol Kabupaten Mojokerto mengucapkan rasa terima kasihnya kepada peserta aksi.

“Saya mewakili Pemkab Mojokerto apresiasi setinggi-tingginya kepada massa aksi para budayawan yang hari ini menyampaikan aspirasinya dengan tertib, damai dan kondusif,” ucapnya. (Alief)


Eksplorasi konten lain dari Kabar Terdepan

Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.

Tinggalkan komentar