Surabaya, Kabarterdepan.com – Dalam pembangunan suatu wilayah diperlukan sinergi dan komunikasi yang solid antar berbagai instansi mulai dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, hingga kecamatan. Hal ini diperlukam agar tercipta kesepahaman dalam menjaga stabilitas, menyelesaikan masalah, dan melancarkan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pembangunan.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan sinergi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menjadi penting agar berbagai program pemerintah dapat dijalankan dengan baik dan tepat sasaran.
“Jadi disini semua unsur Forkopimda provinsi, kabupaten kota hingga kecamatan berkumpul dan bersama sama membangun satu komunikasi, dan koordinasi,” jelas Khofifah saat ditemui usai menghadiri Rapat Koordinasi Forkopimda Provinsi Jawa Timur, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan se-Jawa Timur tahun 2025 di Convex Surabaya, Selasa (4/11/2025).
Lebih lanjut Khofifah menambahkan selain membahas soal keamanan dan ketertiban, dirinya juga menggarisbawahi agar semua pihak menaruh perhatian kepada persoalan narkotika.
Hal ini menjadi penting karena narkotika merupakan kejahatan luar biasa yang dapat merusak generasi penerus, dan dapat mengancam keberlangsungan suatu negara.
“Narkotika ini kan masuk extra ordinary crime jadi saya minta semua pihak untuk memberi perhatian terhadap hal ini. Jangan meremehkan setiap kasus narkoba,” tambahnya.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) III Akhmad Wiyagus yang turut hadir menuturkan kegiatan ini tidak hanya sebagai simbol koordinasi, namun mesin penggerak stabilitas daerah dan keberhasilan program nasional. Keberadaannya tidak hanya tinggal diam dalam menyikapi dinamika sosial politik dan percepatan kebijakan strategis nasional di daerah.
“Forkopimda wajib memastikan Asta Cita dan program strategis nasional berjalan nyata hingga ke tingkat desa,” tuturnya.
Gubernur Khofifah Pastikan Program Berdampak
Gubernur Khofifah juga menegaskan bahwa sinergi pusat dan daerah adalah kunci keberhasilan. Tanpa itu, program pangan, pendidikan, kesehatan, hingga stabilitas keamanan akan gagal menyentuh rakyat.
“Pastikan program berjalan, awasi anggaran, cegah konflik sosial, dan perkuat BUMDes serta desa. Jika daerah bergerak lambat, manfaat program tidak akan dirasakan masyarakat,” pungkasnya.
