Jakarta, Kabarterdepan.com – Di tengah pesatnya perkembangan teknologi kecerdasan buatan (AI), GoTo Group bersama Dewan Pers menegaskan komitmennya bahwa AI tidak boleh menjadi ancaman bagi profesi jurnalis. Justru, teknologi ini harus menjadi alat bantu untuk memperkuat integritas dan kualitas informasi di era digital.
“Kerja sama GoTo dan Dewan Pers lahir dari semangat yang sama: memastikan bahwa teknologi, khususnya AI, digunakan bukan untuk menggantikan peran jurnalis, tetapi untuk memperkuat peran manusia dalam menjaga integritas dan kualitas informasi,” tegas Ade Mulya, Direktur Public Affairs & Communications GoTo.
Kegiatan edukatif yang digelar ini diikuti oleh 100 jurnalis level madya dari berbagai daerah. Mereka mendapatkan materi komprehensif mengenai pedoman jurnalistik di era AI yang disampaikan langsung oleh Rosarita Niken Widiastuti, Ketua Komisi Kemitraan, Hubungan Antar Lembaga dan Infrastruktur Dewan Pers.
Tak hanya itu, pembahasan mengenai kode etik jurnalistik di era AI juga dikupas tuntas oleh Plt. Direktur Ekosistem Media Kominfo Digital (Komdigi), Farida Dewi Maharani, yang menekankan pentingnya menjaga nilai-nilai etika di tengah maraknya penggunaan teknologi otomatisasi berita.
Menambah wawasan peserta, hadir pula Roni Satria, Founder YouAI sekaligus koresponden CNN Indonesia, yang memberikan pelatihan praktis penggunaan berbagai alat berbasis AI untuk menunjang efisiensi kerja jurnalis.
Dalam pemaparannya, Roni yang didampingi Head of Media Relations GoTo, Amanda Valani Nurvadila sebagai host / moderator, menegaskan bahwa etika tetap menjadi fondasi utama di tengah arus teknologi.
“Kalau kita bicara etika, itu selalu dimulai dari manusianya. Kalau seseorang menggunakan AI seperti ChatGPT untuk menyerang lembaga atau pihak tertentu tanpa dasar, itu bukan lagi jurnalisme. AI hanyalah alat, etika tetap di tangan manusia,” ujar Roni.
Kegiatan ini menjadi bukti nyata bahwa sinergi antara teknologi dan etika jurnalistik harus berjalan seimbang. AI hadir bukan untuk menggantikan jurnalis, melainkan mendorong lahirnya jurnalisme yang lebih cepat, akurat, dan tetap berprinsip pada kebenaran.
Ketua Dewan Pers Singgung Etika Penggunaan AI dan Fenomena Jual Emosi di Industri Media
Sebelumnya diberitakan, Ketua Dewan Pers, Komaruddin Hidayat, menegaskan pentingnya penerapan etika dan tanggung jawab dalam penggunaan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) di dunia media dan jurnalisme terutama dengan maraknya fenomena konten berbasis emosi.
Komaruddin menilai kehadiran AI membawa dampak positif dalam berbagai bidang termasuk dunia akademik dan bisnis.
“AI itu positifnya bagi saya sangat terbuka, mudah diakses, sehingga dalam dunia bisnis, di dunia akademik itu sangat membantu untuk mengecek informasi,” ujarnya dalam acara Literasi Media di Era Artificial Intelligence (AI) bertajuk Membangun Masyarakat dan Jurnalisme yang Etis dan Bertanggung Jawab di Gedung Dewan Pers, Jakarta Pusat, Kamis (9/10/2025).
Etika Jadi Kompas Jurnalisme di Era Digital
Ketua Komisi Kemitraan, Hubungan Antar Lembaga dan Infrastruktur Dewan Pers, Rosarita Niken Widiastuti, mengingatkan pentingnya penerapan etika jurnalistik di era kecerdasan buatan (AI) dan maraknya media sosial. Ia menegaskan, AI memiliki potensi besar membantu kerja jurnalistik, namun juga menyimpan risiko serius jika tidak digunakan secara bijak.
“Kalau kita mencari sesuatu dari AI dan dikasih referensi, kita harus cek referensinya. AI bisa bias dan menghasilkan konten yang menyesatkan,” tegas Niken dalam kegiatan pelatihan jurnalis yang digelar bersama GoTo dan Dewan Pers.
Lonjakan Pengaduan Pers di Era AI
Dalam kesempatan itu, Niken juga membeberkan data tren pengaduan pers yang terus meningkat seiring meluasnya penggunaan teknologi AI.
- Tahun 2022, tercatat 691 kasus pengaduan dengan 663 kasus selesai (95,9%).
- Tahun 2023, jumlahnya naik menjadi 813 kasus, selesai 794 kasus (97,7%).
- Tahun 2024, ada 678 kasus, 667 selesai (98,4%).
- Per 30 Juni 2025, ketika penetrasi AI makin tinggi, sudah ada 625 kasus pengaduan dengan tingkat penyelesaian baru 67,8%.
Menurut Niken, peningkatan ini menunjukkan bahwa tantangan media kini bukan hanya soal kecepatan berita, melainkan akurasi dan integritas informasi.
“Banyak berita tidak akurat, tidak berimbang, bahkan judulnya menyesatkan. Pers harus kembali pada prinsip cover both side bahkan multiple side, dan memperkuat verifikasi,” ujarnya.
Pemerintah Dorong Transformasi Media yang Sehat
Senada dengan Niken, Plt. Direktur Ekosistem Media Kominfo Digital (Komdigi), Farida Dewi Maharani, menegaskan bahwa pemerintah sangat mendukung kebebasan pers di tengah transformasi digital yang masif.
“Kita perlu memastikan transformasi ini berjalan sehat, adil, dan berkelanjutan. Hoaks menjadi tantangan tersendiri, sehingga media harus memanfaatkan teknologi untuk bekerja lebih efisien tanpa kehilangan etika,” ujar Farida.
Farida juga menyoroti perubahan perilaku publik yang kini lebih banyak mengonsumsi berita dari media sosial ketimbang portal berita tradisional.
“Sekarang siapa pun bisa membuat media, tapi banyak portal menurun trafiknya karena algoritma Google menampilkan overview alih-alih tautan berita. Publik sekarang lebih banyak di media sosial,” jelasnya.
Etika Jadi Kompas Jurnalisme di Era Digital
Kedua narasumber sepakat bahwa di tengah penetrasi AI, etika jurnalistik menjadi kompas utama bagi insan pers agar tidak terseret arus disinformasi. Dewan Pers mendorong media untuk meningkatkan literasi digital, memperkuat verifikasi fakta, dan terus beradaptasi dengan perubahan teknologi tanpa mengorbankan prinsip kebenaran.
Kedua narasumber sepakat bahwa di tengah penetrasi AI, etika jurnalistik menjadi kompas utama bagi insan pers agar tidak terseret arus disinformasi. Dewan Pers mendorong media untuk meningkatkan literasi digital, memperkuat verifikasi fakta, dan terus beradaptasi dengan perubahan teknologi tanpa mengorbankan prinsip kebenaran.
