Banyuwangi, kabarterdepan.com – Isu Petahana Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani melawan bumbung kosong pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 27 November 2024 terus meluas di kalangan masyarakat.
Terkait hal tersebut, salah satu partai pengusung Ipuk, Partai Golongan Karya (Golkar) meminta Ipuk untuk waspada karena hal tersebut menyangkut kepercayaan masyarakat.
“Yang penting kita jangan sampai lengah karena pemilu ini menyangkut distrust kepercayaan, bukan hanya dari partai politik, tapi juga dari masyarakat,” kata Ketua DPD Partai Golkar Banyuwangi, Ruliyono pada Senin, (12/8/2024).
Ruli mengingatkan petahana agar tidak bangga jika melawan bumbung kosong, karena saat ini perlawanan terhadap bumbung kosong telah menjadi gerakan nasional meski belum masif dilakukan.
“Kalau gerakan nasional pilih bumbung kosong ini masif, berbahaya,” ujar Ruli.
Saat ini pihaknya telah melakukan langkah-langkah antisipatif yang merupakan cerminan dari sila ke-4 Pancasila meski belum direalisasikan karena belum mendeteksi siapa saja yang akan mendaftarkan diri ke KPU untuk maju di Pilkada 2024.
“Karena ini memang penetapan pencalonannya belum, saya baru komunikasi ke calon bupati (Ipuk),” tuturnya.
Namun nanti jika penetapan telah dilakukan dan mesin Golkar sudah mulai bekerja, ia akan berkomunikasi dengan partai-partai pendukung Ipuk yang lain terkait hal tersebut.
“Mudah-mudahan ada lawannya,” harap Ruli.
Namun demikian, Ruli menggarisbawahi bahwa petahana melawan bumbung kosong tak selalu berarti negatif, melainkan ada manfaat lainnya asal petahana tetap meraih suara terbanyak.
Untuk diketahui, isu petahana Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani telah ramai beredar usai istri Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Mempan RB) Abdullah Azwar Anas tersebut mendapatkan rekomendasi dari banyak partai.
Sejauh ini 5 rekomendasi partai telah dikantongi Ipuk dan pasangannya di Pilkada 2024, Mujiono yaitu Partai Nasdem, Golkar, Demokrat, PPP, dan Gerindra menyisakan PDIP dan PKB.
Jika PDIP pada akhirnya mengeluarkan rekomendasi untuk Ipuk dan Mujiono, besar kemungkinan PKB gagal melaju ke Pilkada 2024 karena tidak memiliki kursi yang cukup di legislatif sebagai modal pencalonan Bupati dan Wakil Bupati dari partai yang diketuai Muhaimin Iskandar atau Cak Imin tersebut. (Fitri)
