Nasional, Kabarterdepan.com – Mantan calon presiden, Ganjar Pranowo, memberikan tanggapan kritis terkait kebijakan pemerintah yang menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12%.
Dalam sebuah video berdurasi 10 menit 43 detik yang diunggah di akun YouTube pribadinya berjudul ‘PPN 12% Bikin Tambah Miskin?’, Rabu (18/12/2024), Ganjar memaparkan dampak kebijakan ini terhadap masyarakat, terutama kelompok ekonomi rentan.
Ganjar menyoroti posisi Indonesia yang kini memiliki tarif PPN tertinggi di ASEAN, sejajar dengan Filipina (12%) dan jauh di atas Malaysia (8%), Singapura (7%), dan Thailand (7%).
“Meski ketiga negara tersebut memiliki pendapatan per kapita yang lebih tinggi dibandingkan kita, itulah keadaannya,” ujarnya.
Ganjar mengakui bahwa kebijakan ini memiliki niat baik untuk meningkatkan pendapatan negara. Namun, ia mengkritisi waktu penerapan yang dianggap tidak tepat dan dampaknya yang lebih berat bagi kelompok masyarakat rentan.
“Tentu ada niat baik di dalam kebijakan ini namun ia mungkin datang pada saat yang salah dan pukulan terberatnya akan diterima oleh mereka yang paling rapuh,” tambahnya.
Beban Ekonomi Masyarakat
Ganjar menguraikan bagaimana kenaikan PPN ini akan berdampak pada pengeluaran masyarakat:
Keluarga miskin: tambahan beban Rp101.880 per bulan.
Kelompok rentan miskin: tambahan Rp153.871 per bulan.
Kelas menengah: tambahan Rp354.293 per bulan.
“Di atas kertas, kebijakan ini akan meningkatkan pendapatan di negara. Tapi di lapangan, kebijakan ini memaksa rakyat mengurangi konsumsi, mengorbankan tabungan, atau terjerat utang.” kata Ganjar. Ia juga mempertanyakan keadilan kebijakan ini.
Lima Komplikasi Ekonomi Akibat Kenaikan PPN 12%
Ganjar mengidentifikasi lima komplikasi ekonomi yang dapat timbul dari kebijakan ini:
1. Kerapuhan Ekonomi Nasional: Kenaikan PPN dianggap memperburuk pelemahan ekonomi akibat deindustrialisasi dini. Kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB turun dari 23,56% pada 2014 menjadi 19,28% pada 2024. Dampaknya, pabrik tutup, tenaga kerja kehilangan pekerjaan, daya beli masyarakat turun, dan roda ekonomi melambat.
2. Jebakan Lapangan Kerja Informal: Ganjar mengungkapkan bahwa penyerapan tenaga kerja formal mengalami penurunan tajam. Sebanyak 57,95% pekerja Indonesia kini berada di sektor informal. “Dalam situasi ini, kenaikan PPN akan membuat usaha kecil kian tertekan,” tegasnya.
3. Penurunan Kelas Menengah: Jumlah kelas menengah Indonesia menurun dari 57,33 juta pada 2019 menjadi 47,17 juta pada 2024. Ganjar menyebut ini sebagai “alarm bahaya” yang menandakan melemahnya ekonomi dan melebarnya kesenjangan sosial.
4. Menurunnya Kapasitas Menabung: Data Bank Indonesia menunjukkan tabungan rumah tangga turun dari 6,3% menjadi 4,28 juta rekening per orang. Kenaikan PPN akan semakin menggerus kemampuan masyarakat untuk menabung, sehingga mereka harus memilih antara mengurangi konsumsi atau mengambil utang.
5. Dampak Makro Ekonomi: Ganjar memperkirakan kenaikan PPN dapat memicu inflasi sebesar 4,11%, penurunan konsumsi rumah tangga hingga Rp40,68 triliun, dan penurunan output ekonomi sebesar Rp79,71 triliun. “Kurang lebih pekerja berpotensi kehilangan pekerjaan akibat perusahaan-perusahaan yang merugi. Jika kita membiarkan ini terjadi, maka kita bukan saja kehilangan pekerjaan, tetapi juga kepercayaan. Kepercayaan rakyat kepada negara bahwa negara hadir melindungi mereka,” paparnya.
Solusi Alternatif
Ganjar menawarkan beberapa solusi alternatif untuk meningkatkan pendapatan negara tanpa memberatkan rakyat:
1. Pajak Kekayaan: Menarget mereka yang memiliki aset besar dengan potensi penerimaan Rp81,6 triliun.
2. Windfall Tax: Dari sektor tambang dan kelapa sawit dengan potensi penerimaan Rp300 triliun.
3. Pajak Karbon: Untuk mendatangkan pendapatan sekaligus melindungi lingkungan.
Ganjar menutup pernyataannya dengan mengajak pemerintah untuk mempertimbangkan kembali kebijakan kenaikan PPN.
“Mari kita pikirkan kembali kebijakan ini. Mari kita berani memilih jalan yang lebih adil dan lebih visioner. Saya selalu yakin bangsa ini akan maju bukan dengan menambah beban, melainkan dengan melepaskan belenggu yang selama ini menahan rakyat,” pungkasnya.
Dengan analisis mendalam dan solusi yang ditawarkan, Ganjar berharap diskusi publik mengenai kebijakan ini dapat menghasilkan keputusan yang lebih bijak dan berpihak pada kepentingan rakyat banyak. (Riris*)
