Sidoarjo, Kabarterdepan.com – Upaya mengurai simpul kemacetan di jalur selatan Kabupaten Sidoarjo mulai memasuki babak baru.
Pemerintah Kabupaten Sidoarjo memastikan tahapan pembebasan lahan untuk proyek Flyover Gedangan segera digulirkan tahun ini, sebagai fondasi awal sebelum pekerjaan konstruksi dimulai pada 2027 mendatang.
Kawasan Gedangan selama ini dikenal sebagai salah satu titik padat lalu lintas, terutama saat jam berangkat dan pulang kerja.
Kepadatan kendaraan kerap mengular di perlintasan sebidang dan persimpangan utama, memicu antrean panjang hingga memperlambat mobilitas warga dan distribusi logistik.
Pemkab Dahulukan Pembebasan Lahan
Bupati Sidoarjo, Subandi, menegaskan bahwa fokus pemerintah daerah saat ini adalah menuntaskan seluruh tahapan administrasi pembebasan lahan sebelum masuk tahap pembangunan fisik.
“Yang kita dahulukan adalah pembentukan tim pembebasan lahan. Setelah itu akan dilakukan sosialisasi kepada masyarakat yang terdampak rencana pembangunan flyover,” ujarnya, Rabu (17/2/2026).
Menurutnya, jumlah warga yang lahannya masuk dalam trase pembangunan relatif terbatas, sehingga proses diharapkan berjalan lebih terukur dan bertahap.
“Data sementara sekitar 160 jiwa terdampak. Kami ingin seluruh proses berjalan sesuai aturan, transparan, dan mengedepankan musyawarah,” jelasnya.
Pemkab memastikan mekanisme penetapan nilai ganti rugi dilakukan secara profesional dengan melibatkan appraisal independen. Langkah ini dinilai penting untuk menjamin objektivitas dan menghindari polemik di kemudian hari.
“Penilaian harga tanah dan bangunan akan dilakukan oleh lembaga appraisal independen. Pemerintah tidak ingin ada pihak yang dirugikan. Prinsipnya adil dan sesuai ketentuan,” tegas Subandi.
Tim pembebasan lahan nantinya akan melibatkan lintas instansi, mulai dari Badan Pertanahan Nasional (BPN), kejaksaan, kepolisian, hingga perangkat daerah terkait.
Keterlibatan berbagai unsur tersebut dimaksudkan untuk memastikan seluruh tahapan memiliki kepastian hukum dan berjalan sesuai regulasi.
Skema Kolaborasi dengan Pemerintah Pusat
Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Sidoarjo, M Bahrul Amig, menjelaskan bahwa proyek Flyover Gedangan merupakan program kolaboratif antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
“Skemanya berbagi kewenangan. Pemerintah daerah bertanggung jawab pada penyediaan lahan, sedangkan pembangunan fisik flyover akan dilaksanakan oleh pemerintah pusat,” terangnya.
Dari sisi pendanaan, Pemkab Sidoarjo telah mengalokasikan sekitar Rp200 miliar dari total estimasi kebutuhan anggaran sebesar Rp340 miliar. Sisa kebutuhan dana akan diusulkan melalui dukungan pembiayaan dari pemerintah pusat.
Meski kondisi fiskal daerah tengah menghadapi tekanan akibat berkurangnya dana transfer pusat, Pemkab menegaskan proyek Flyover Gedangan tetap menjadi prioritas strategis.
“Infrastruktur ini dinilai vital untuk meningkatkan kelancaran arus kendaraan, menekan potensi kecelakaan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan,” tambahnya.
Dengan dimulainya tahapan pembebasan lahan tahun ini, pemerintah berharap seluruh proses administrasi dapat rampung tepat waktu sehingga pembangunan fisik pada 2027 bisa direalisasikan sesuai jadwal dan membawa dampak signifikan bagi pengurangan kemacetan di Gedangan. (Azies)
