Sragen, kabarterdepan.com – Proyek pembangunan Gedung Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 78 di Desa Kedawung, Kecamatan Mondokan, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, resmi dimulai.
Proyek pendidikan berskala besar ini memiliki nilai kontrak fantastis, mencapai Rp1,308 triliun, dan dibiayai melalui APBN Tahun Anggaran 2025–2026.
Pantauan di lapangan menunjukkan sejumlah aktivitas persiapan konstruksi telah berlangsung di area Balai Penyuluh Pertanian (BPP) setempat. Proyek ini menjadi salah satu pembangunan sarana pendidikan terbesar yang pernah dikerjakan di wilayah Kabupaten Sragen.
Pembangunan Sekolah Rakyat Jawa Tengah 2 tersebut dilaksanakan oleh ADHI–MINARTA KSO berdasarkan Kontrak Nomor KU.02.09/01/FISIK/SR-JATENG2/PPK-PPSII/2025 yang ditandatangani pada 28 November 2025. Proyek berada di bawah tanggung jawab Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Prasarana Strategis.
Masa pelaksanaan proyek ditetapkan selama 240 hari kalender atau delapan bulan, dengan masa pemeliharaan selama 180 hari kalender. Sekolah Rakyat Terintegrasi ini dirancang mencakup jenjang SD, SMP, dan SMA dengan kapasitas sekitar 1.000 siswa.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sragen, Yuniarti, menyampaikan bahwa kompleks SRT 78 Mondokan akan dilengkapi berbagai fasilitas penunjang pendidikan.
Sekolah Rakyat Tampung 1.000 Siswa
Fasilitas tersebut meliputi Unit Kesehatan Sekolah, ruang laboratorium, perpustakaan, rumah ibadah, gedung serbaguna, ruang guru, serta area bermain.Selain itu, juga akan dibangun asrama siswa dan guru, dapur, kantin, lapangan olahraga, lapangan upacara, hingga area parkir.
“Sekolah Rakyat di Mondokan nantinya akan menampung sekitar 1.000 siswa dari jenjang SD, SMP, dan SMA,” ujar Yuniarti, kepada kabarterdepan.com, Senin (29/12/2025)
Ia menambahkan, setelah proses pembangunan selesai, pengelolaan SRT tersebut akan diserahterimakan kepada Kementerian Sosial.
“Ini nantinya dikelola langsung oleh kemensos,” imbuh dia.
Dengan nilai proyek yang mencapai triliunan rupiah, masyarakat berharap pembangunan SRT ini dapat berjalan transparan, tepat waktu, dan sesuai ketentuan, serta benar-benar memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kualitas pendidikan dan perekonomian daerah.
