Surabaya, Kabarterdepan.com- Menindaklanjuti penerbitan Surat Edaran (SE) Wali Kota Surabaya Nomor 400.2.4/34733/436.7.8/2025 tentang Penggunaan Gawai (HP) dan Internet untuk Anak, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya meminta kepada orang tua untuk memberikan pemahaman kepada anak demi melindungi mereka dari paparan konten berbahaya.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, pembatasan penggunaan gawai diutamakan saat anak memasuki lingkungan pendidikan seperti sekolah. Tanpa pengawasan yang memadai, anak-anak dapat dengan mudah mengakses konten berbahaya hanya melalui layar ponsel.
“Ini adalah respons serius atas informasi di lapangan, termasuk dari Densus 88, yang menyebutkan adanya anak usia sekolah di beberapa kota, termasuk Surabaya, yang terpapar konten berbahaya hingga radikalisme,” kata Eri, Rabu (14/1/2026).
Lebih lanjut, kondisi ini semakin diperparah oleh orang tua yang terlalu sibuk sehingga tidak memberikan pengawasan kepada anaknya. Mereka diberikan gawai sebagai ganti kehadiran orang tua tanpa pengawasan dan kontrol yang cukup.
“Tanpa pengawasan, anak-anak bisa belajar hal-hal yang berbahaya, bahkan cara menyakiti orang lain, hanya dari HP. Ini sering terjadi karena orang tua sibuk bekerja dan kasih sayangnya tergantikan oleh gawai,” imbuhnya.
Eri Cahyadi Ungkap Tingginya Konten Pornografi
Selain ancaman radikalisme, Wali Kota Eri Cahyadi juga memaparkan tingginya akses anak terhadap konten pornografi. Menurutnya, persoalan tersebut tidak memandang latar belakang ekonomi keluarga.
Dalam dunia pendidikan, Pemkot Surabaya menetapkan aturan tegas terkait penggunaan gawai di sekolah. HP tidak diperkenankan digunakan selama jam pelajaran berlangsung.
“Siswa boleh membawa HP, tetapi harus disimpan di loker dan hanya boleh digunakan jika ada instruksi guru untuk kebutuhan pembelajaran,” paparnya.
Pembentukan karakter dan kedisiplinan anak sejak dini menjadi kunci masa depan Surabaya. Jika ditemukan anak masih mengakses konten negatif, Pemkot Surabaya telah menyiapkan mekanisme pembinaan melalui sinergi Dinas Pendidikan (Dispendik) dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Surabaya.
“Kami siapkan pendampingan, peringatan, hingga pembinaan karakter khusus jika diperlukan. Kita harus berani memulai kedisiplinan ini sekarang,” pungkasnya.
