Sampang, Kabarterdepan.com – Desakan masyarakat agar Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Kabupaten Sampang segera digelar pada tahun 2026 akhirnya mulai mendapat titik terang.
Setelah sempat diwarnai aksi demonstrasi anarkis di depan Kantor DPRD Sampang beberapa waktu lalu, kini wakil rakyat bergerak cepat menuju Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jakarta, Selasa (11/11/2025).
Langkah ini menjadi tindak lanjut atas gejolak masyarakat yang menuntut kejelasan jadwal Pilkades Sampang 2026. Seperti diketahui, pada Selasa (28/10/2025) ribuan massa turun ke jalan menuntut Pilkades segera digelar.
Aksi yang awalnya damai itu berubah ricuh saat massa memaksa masuk ke area gedung DPRD. Bentrokan dengan aparat tak terelakkan hingga gas air mata ditembakkan untuk membubarkan massa.
Setelah insiden itu, DPRD Sampang akhirnya merespons serius dengan melakukan konsultasi langsung ke Kemendagri untuk memastikan payung hukum dan kesiapan teknis Pilkades tahun depan.
Ketua DPRD Sampang, Rudi Kurniawan, mengungkapkan bahwa hasil pertemuan dengan Kemendagri menghasilkan beberapa catatan penting sebagai dasar agar Pilkades bisa benar-benar dilaksanakan di tahun 2026.
“Ada beberapa catatan dari Kemendagri, yakni tersedianya anggaran Pilkades, jaminan kondusivitas masyarakat, dukungan Forkopimda, dan dimulainya persiapan tahapan Pilkades,” jelas Rudi melalui sambungan WhatsApp, Rabu (12/11/2025).
Calon Tunggal Pilkades Sampang
Salah satu isu hangat yang juga dibahas dalam konsultasi tersebut adalah kemungkinan munculnya calon tunggal dalam Pilkades.
Menurut Rudi, Kemendagri meminta agar pemerintah daerah menunggu terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) sebagai landasan hukum yang sah.
“Masalah calon tunggal itu disarankan menunggu PP,” tegasnya.
Meski DPRD sudah menyatakan dukungan penuh, keputusan akhir soal pelaksanaan Pilkades tetap berada di tangan Pemerintah Daerah (Pemda).
Menurut Rudi, kesiapan anggaran, tahapan teknis, serta stabilitas wilayah harus selaras agar Pilkades berjalan aman dan tertib.
“Kalau itu dikembalikan ke Pemda. Persiapan seperti anggaran, tahapan, dan kondisi wilayah harus sinkron semua. Nanti akan dibahas bersama, terutama soal penganggaran di Badan Anggaran (Banggar),” ujarnya.
Secara politik, seluruh fraksi di DPRD Sampang telah sepakat mengalokasikan anggaran untuk Pilkades 2026. Namun, Rudi mengingatkan bahwa realisasi anggaran tetap menyesuaikan dengan kondisi keuangan daerah, apalagi di tengah tekanan Transfer ke Daerah (TKD) yang terbatas.
“Kami sudah sepakat antarfraksi untuk menganggarkan Pilkades 2026. Tapi karena TKD seperti sekarang, tentu harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah kita,” pungkasnya.
Langkah cepat DPRD Sampang usai aksi ricuh ini menjadi angin segar bagi masyarakat desa yang sudah lama menunggu kejelasan Pilkades.
Banyak pihak menilai, respons cepat ini bisa meredam potensi ketegangan sosial sekaligus membuka jalan bagi terselenggaranya Pilkades damai, transparan, dan demokratis di tahun 2026. (Fais)
