Kota Mojokerto, Kabarterdepan.com – DPRD Kota Mojokerto menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi III DPRD Kota Mojokerto, di ruang rapat sekretariat DPRD Kota Mojokerto, Jumat (31/1/2025).
Dalam rapat tersebut, Ketua DPRD Kota Mojokerto, Ery Purwanti, menyampaikan beberapa usulan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto, perwakilan sekolah, serta komite sekolah, terkait insiden kecelakaan laut yang menimpa siswa SMPN 7 Kota Mojokerto saat kegiatan outing class di Pantai Drini, Gunung Kidul, Yogyakarta.
“DPRD Kota Mojokerto ini merekomendasikan pendampingan penuh dan paripurna kepada keluarga korban dari pemerintah kota atau dinas pendidikan dan kebudayaan selaku OPD yang menaungi sistem pendidikan yang ada di Kota Mojokerto,” tegas Ery Purwanti.
Selain itu, ia menegaskan bahwa seluruh kegiatan outing class di Kota Mojokerto harus ditangguhkan hingga ada regulasi yang jelas dari pemerintah daerah.
“Bahwasannya untuk kegiatan outing class kami minta ditangguhkan, jadi pemerintah harus menerbitkan regulasi ataupun surat edaran bahwasanya kegiatan outing kelas ini harus ditangguhkan karena kami melihat efektif dan efek efisiensinya apalagi sampai kejadian seperti ini,” jelasnya.
Ery juga menyoroti tujuan utama outing class yang seharusnya meningkatkan edukasi siswa, namun dalam kasus ini justru berujung pada insiden tragis.
“Padahal kita tahu outing class itu adalah untuk peningkatan edukasi siswa tetapi bukannya peningkatan edukasi siswa malah mencelakai siswa-siswa yang ikut,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia meminta Pemerintah Kota Mojokerto, khususnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pendidikan dari jenjang TK, SD, hingga SMP.
“Pemerintah Kota Mojokerto dalam hal ini dinas pendidikan dan kebudayaan kami mohon untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap manajemen pengelolaan sistem pendidikan yang ada di Kota Mojokerto dari jenjang TK, SD, SMP,” pintanya.
Ery juga menekankan pentingnya komunikasi yang lebih baik antara sekolah dan komite sekolah dalam pengambilan keputusan terkait kegiatan siswa.
“Jadi kalau sekolah tidak pernah komunikasi dengan komite atau komite tidak pernah diajak bicara dengan sekolah itu tidak kami dengar lagi,” katanya.
Mengakhiri pernyataannya, Ery kembali menegaskan bahwa evaluasi menyeluruh sangat diperlukan agar kejadian serupa tidak terulang.
“Adakan evaluasi menyeluruh terhadap manajemen pengelolaan sistem pendidikan yang ada di Kota Mojokerto,” pungkasnya.
Dengan adanya usulan ini, diharapkan pemerintah Kota Mojokerto segera mengambil langkah konkret untuk memastikan keselamatan siswa dalam setiap kegiatan pendidikan di luar sekolah. (Riris*)
