Wahju Nur Hidayat, Anggota DRPD Kota Mojokerto. (Alief Wahdana/kabarterdepan.com)
Kota Mojokerto, kabarterdepan.com – Rapat Paripurna DPRD Kota Mojokerto tentang penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran (LPPA) Tahun Anggaran 2023 setelah sempat dilakukan penundaan akhirnya bisa digelar Jumat (31/5/2024) malam.
Rapat kali ini membahas penyampaian pandangan umum fraksi fraksi dan langsung dijawab Pj Wali Kota Mojokerto.
Responsive Images
Rapat Paripurna dipimpin oleh ketua DPRD kota Mojokerto Sunarto bersama dua wakilnya yakni Junaedi Malik dari Fraksi PKB dan Sonny Basoeki Rahardjo dari Fraksi Golkar , dan dihadiri Pj Wali Kota Mojokerto Moh Ali Kuncoro bersama Sekretaris daerah kota Mojokerto, para OPD, Camat dan lurah se Kota Mojokerto.
Wahju Nur Hidayat Anggota DPRD Kota Mojokerto dari fraksi PKB saat ditemui kabarterdepan.com mengatakan ada sejumlah catatan untuk kinerja Pemkot Mojokerto yang harus dibenahi menuju Kota Mojokerto yang lebih baik.
Wahyu Nur Hidayat mengatakan beberapa proyek besar di Kota Mojokerto yang sudah selesai dikerjakan tetapi sampai hari ini tidak di manfaatkan sebagaimana mestinya, yakni Pemandian Sekarsari yang merupakan ikon wisata di Kota Mojokerto, serta Taman Bahari Mojopahit yang sampai saat ini belum jelas pemaksimalan pemanfaatannya.
Menurutnya pembangunan 2 ikon wisata Kota Mojokerto tersebut menyerap anggaran yang cukup besar.
“Terkait program Pembangunan dan pengalihan pasar, kami melihat sampai hari ini belum tampak adanya trobosan yang berarti dari Pemerintah Kota Mojokerto agar pasar-pasar dan rest area tersebut bisa ramai semarak dan membuat masyarakat berminat untuk datang,” ungkapnya.
Lanjut Wahju Nur Hidayat, pihaknya juga memberikan warning terkait Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) online untuk jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kota Mojokerto di tahun 2024 ini. Menurutnya keluhan masyarakat terkait masalah PPDB online sistem zonasi ini harus diminimalisir tahun 2024 ini dengan mengedepankan asas keadilan.
“Tak bisa dipungkiri salah satu manfaat dari sistem zonasi adalah siswa bisa dengan mudah sampai ke sekolah yang berada di dekat dengan tempat tinggal. Hal ini tentunya akan sangat menghemat waktu dan biaya transportasi,” paparnya.
Wahju masih melanjutkan menyoroti Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Mojokerto sebenarnya masih bisa dimaksimalkan dari sektor pajak retribusi daerah, menurutnya sesegera mungkin pasar-pasar yang sudah dibangun tersebut agar bisa dimanfaatkan dengan semestinya.
“Ini Mubazir, Gedung pasar-pasar dan bangunan yang sudah dibangun Pemkot Mojokerto tahun sebelumnya harusnya hari ini sudah beroperasi sehingga pajak dan retribusi dapat menyumbang peningkatan PAD, kami mohon ini dapat menjadi atensi untuk Pemkot,” bebernya.
Baginya ini harus ada pembenahan di tahap pematangan perencanaan, agak tidak terkesan grusa-grusu hanya membangun tanpa dimatangkan efek domino yang ditimbulkan, menurutnya kajian perencanaan dibutuhkan evaluasi mendalam agar dampaknya bisa dengan segera dirasakan untuk masyarakat.
“Karena sekali lagi ini uang masyarakat, asas kebermanfaatannya harus juga besar seiring dengan penggunaan anggarannya yang juga besar,” pungkasnya. (Adv)
