Bukittinggi, Kabarterdepan.com – Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) menegaskan komitmennya memperkuat implementasi Marhaenisme dalam praksis sosial dan kemasyarakatan di Sumatera Barat.
Penegasan itu disampaikan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia periode 2025–2028, Patra Dewa, saat melakukan koordinasi dan konsolidasi bersama Dewan Pimpinan Daerah (DPD) serta para Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) GMNI se-Sumatera Barat di Bukittinggi, Rabu (11/2/2026).
Dalam pertemuan yang turut dihadiri pengurus DPP GMNI Dede Kurnia Esysa dan Pandu Putra Utama tersebut, Patra Dewa menegaskan bahwa Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia sebagai organisasi kader perjuangan harus tetap kokoh pada ideologi Marhaenisme dan hadir menjawab tantangan zaman.
“GMNI tidak boleh kehilangan jati diri. Marhaenisme harus diwujudkan dalam kerja-kerja nyata membela kepentingan rakyat tertindas,” tegas Patra.
Ia menambahkan, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia merupakan organisasi kader yang bersifat independen dan mandiri, serta tidak berafiliasi atau berada di bawah partai politik mana pun.
“GMNI berdiri di atas AD/ART organisasi. Kita independen. Kita bukan underbow partai politik,” ujarnya.
Sejarah Lahirnya GMNI
Patra juga mengingatkan kembali sejarah lahirnya Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia pada 23 Maret 1954 di Surabaya sebagai hasil fusi tiga organisasi mahasiswa, yakni Gerakan Mahasiswa Marhaen di Yogyakarta, Gerakan Mahasiswa Merdeka di Surabaya, dan Gerakan Mahasiswa Demokrat Indonesia di Jakarta.
Sejak berdiri, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia telah melalui berbagai fase dinamika politik nasional dengan tetap mempertahankan eksistensi sebagai organisasi kader.
Dalam kunjungan ke Sumatera Barat tersebut, DPP Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia juga melaksanakan kegiatan sosial berupa pemeriksaan kesehatan gratis serta trauma healing bagi anak-anak di hunian sementara pasca bencana di Kota Padang.
Kegiatan itu menjadi bagian dari komitmen Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia untuk hadir langsung di tengah masyarakat.
Ketua DPD Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Sumatera Barat, Muhammad Yusra, menyebut kehadiran Sekjen DPP menjadi momentum penting memperkuat konsolidasi internal organisasi.
“Ini bukan sekadar silaturahmi, tetapi penegasan posisi GMNI sebagai organisasi mahasiswa yang independen dan konsisten pada garis perjuangan,” ujarnya.
Hal senada disampaikan Fikri dari DPD Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Sumbar yang menilai konsolidasi tersebut sebagai langkah strategis pascarekonsiliasi nasional di Denpasar, Bali, pada Desember 2025 lalu.
Sementara itu, Ketua DPC GMNI Pasaman, Andan Hasayangan Hasibuan, bersama Ketua DPC GMNI Padang Angga dan Ketua DPC GMNI Bukittinggi Yudhi, menegaskan bahwa stigma Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia sebagai organisasi sayap partai politik tertentu adalah keliru.
“Anggapan itu sudah lama beredar dan kerap menyulitkan proses kaderisasi. Kami tegaskan, GMNI tidak berafiliasi dengan partai politik mana pun,” kata Andan.
Menurut para ketua DPC tersebut, ke depan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia di Sumatera Barat akan fokus pada penguatan kaderisasi serta advokasi terhadap kaum Marhaen.
Mereka juga menyampaikan bahwa sesuai amanat Kongres XXII Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia di Bandung pada Juni 2025, akan digelar kaderisasi lintas provinsi pada April 2026 di Pasaman, serta Sumatera Barat direncanakan menjadi tuan rumah Rapimnas Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia tahun 2027.
DPD dan DPC Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia se-Sumatera Barat sepakat untuk terus membangun komunikasi yang solid dengan DPP serta menjalankan roda organisasi sesuai AD/ART.
“GMNI adalah rumah juang kaum Marhaenis. Bukan alat politik, bukan milik individu, melainkan wadah perjuangan yang merdeka dalam berpikir dan bertindak demi terwujudnya sosialisme Indonesia,” tegas para pengurus dalam forum konsolidasi tersebut. (FajarPR)
