Jakarta, Kabarterdepan.com – Sebuah video pernyataan dari seorang dokter spesialis anak telah mencuri perhatian publik di Indonesia. Rekaman itu viral di media sosial, di mana dokter tersebut mengaku dipecat oleh Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin. Video tersebut diunggah dari akun Instagram resmi @dr.piprim pada Minggu, (15/2/26).
Dalam unggahan video tersebut menjelaskan bahwa pemecatannya bermula dari instruksi mutasi. Ia menolak mutasi itu, karena menilainya sebagai hukuman, bukan penyegaran organisasi.
Penolakan didasarkan pada komitmennya untuk menjaga independensi kolegium ilmu kesehatan anak. Kolegium, menurutnya, harus otonom dalam mengatur standar kompetensi profesi, tanpa campur tangan politik atau birokrasi berlebihan.
Rujuk Putusan MK, Dokter Spesialis Anak Pertanyakan Dasar Hukum Kebijakan Menkes
Ia menegaskan perjuangannya sesuai hukum. Dokter tersebut merujuk putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan kolegium sebagai lembaga independen. Ini termasuk kolegium di bawah Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), yang harus memiliki kedaulatan penuh dalam menentukan arah keilmuan dan kualitas praktisi medis.
“Mahkamah Konstitusi memutuskan kolegium harus independen. Artinya perjuangan kami sesuai konstitusi,” tegasnya dalam potongan video tersebut.
Pernyataan ini memicu perdebatan tentang batasan wewenang Kementerian Kesehatan (Kemenkes).
Isu independensi kolegium hangat sejak UU Kesehatan Omnibus Law disahkan. Beberapa pihak melihat regulasi itu memusatkan kekuasaan pada pemerintah. Yang lain menganggapnya sebagai upaya standardisasi layanan publik.
Video ini juga penuh emosi. Dokter tersebut meminta maaf kepada pasien dan mahasiswa yang ia bimbing. Pemecatan menghentikan aktivitas klinis dan akademisnya. Ini menimbulkan kekhawatiran atas perawatan pasien anak yang membutuhkan penanganan spesifik darinya.
“Saya mohon maaf kepada pasien dan murid saya. Semoga anak-anak Indonesia tetap sehat,” ujarnya dengan nada haru.
Ungkapan ini mendapat simpati netizen, yang menyesalkan hilangnya tenaga ahli karena perbedaan pandangan kebijakan.
Video tersebut dibagikan ribuan kali di X, Instagram, dan TikTok. Beberapa mendukung ketegasan pemerintah dalam birokrasi. Banyak yang mengecam pemecatan sebagai pembungkaman suara kritis.
Pengamat kebijakan publik khawatir ini jadi preseden buruk bagi demokrasi medis. Kebebasan akademik dan profesionalisme dokter perlu dilindungi. Ini agar pelayanan publik tidak terganggu oleh politik internal.
Kemenkes belum beri klarifikasi resmi. Masyarakat menanti penjelasan transparan untuk hindari simpang siur.
Ke depannya, peran kolegium dan batasan wewenang Menteri Kesehatan perlu diperjelas lewat dialog. Fokus kedokteran harus pada keselamatan pasien dan pengembangan ilmu, bukan konflik struktural.
Hilangnya talenta medis terbaik akibat perselisihan administratif rugi bagi masyarakat. Publik harap masalah ini diselesaikan dengan keadilan dan supremasi hukum.
Dokter ini dikenal sebagai ahli di bidangnya. Ia telah menangani ribuan kasus anak dengan kondisi kompleks. Kontribusinya dalam pendidikan dokter muda juga signifikan. Pemecatannya bukan hanya persoalan pribadi, tapi juga dampak luas pada sistem kesehatan anak di Indonesia.
Para koleganya di IDAI menyatakan solidaritas. Mereka melihat ini sebagai ancaman terhadap otonomi profesi. Beberapa dokter lain khawatir akan diikuti nasib serupa jika bersuara.
Kasus ini menjadi ujian bagi hubungan antara pemerintah dan organisasi profesi. Transparansi dalam proses mutasi dan pemberhentian tenaga medis sangat diperlukan agar tidak muncul persepsi adanya “pembersihan” terhadap pihak-pihak yang kritis terhadap kebijakan pusat.
Putusan MK yang dirujuk dokter itu dikeluarkan beberapa tahun lalu. Itu menegaskan kolegium sebagai entitas independen dari intervensi eksekutif. Ini untuk jamin kualitas pendidikan dan praktik medis.
Dalam video, dokter tersebut menunjukkan dokumen terkait mutasi. Ia mengklaim instruksi itu datang langsung dari menteri. Penolakannya didukung argumen hukum yang kuat.
Reaksi publik tidak hanya simpati. Beberapa netizen mendukung pemerintah, melihat pemecatan sebagai konsekuensi disiplin. Mereka bilang dokter harus patuh pada atasan.
Namun, mayoritas mengecam tindakan itu. Mereka sebut sebagai pelanggaran hak berpendapat. Ini di tengah upaya bangun demokrasi di sektor kesehatan.
Para ahli hukum kesehatan ikut berkomentar. Mereka bilang UU Kesehatan perlu revisi untuk jamin keseimbangan kekuasaan. Antara pemerintah dan profesi medis.
Pasien yang pernah ditangani dokter ini khawatir. Beberapa berbagi cerita penyembuhan berkat keahliannya. Mereka takut layanan spesialisik terganggu.
Mahasiswa yang dibimbingnya juga sedih. Ia dikenal sebagai mentor yang berdedikasi. Pemecatan ini potensi hilangkan inspirasi bagi generasi muda dokter.
Secara keseluruhan, kasus ini sorot tantangan integritas kesehatan. Di era digital, suara kritis mudah viral. Ini dorong transparansi lebih besar.
Pemerintah perlu bijak, jangan biarkan perselisihan jadi skandal besar. Fokus harus pada kesehatan masyarakat, bukan drama internal.
Dengan demikian, berita ini bukan sekadar pemecatan. Tapi cerminan perjuangan nilai-nilai fundamental, independensi, keadilan, dan dedikasi pada pasien.
