Grobogan, kabarterdepan.com – Badan pengawas pemilu (Bawaslu) Grobogan menggelar diskusi sosialisasi Pengawasan Partisipatif dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024. Acara tersebut digelar di Hotel Grand Master Purwodadi, Senin (8/7/2024).
“Sosialisasi pengawasan partisipatif dimaksudkan untuk meningkatkan peran serta masyarakat untuk bisa terlibat langsung dalam hal pengawasan pemilu,” Hal itu diungkapkan ketua Bawaslu Grobogan, Fitria Nita Witanti.
Dalam upayanya itu, Fitri mengatakan, pihaknya mengundang beberapa pihak terkait pengawasan Pilkada diantaranya yakni Perwakilan Mahasiswa atau pemuda, Perwakilan Organisasi Masyarakat (Ormas) dan para awak media yang ada di kabupaten Grobogan.
Pihak-pihak terkait tersebut, menurut Fitri menjadi satu langkah strategis guna mengawasi jalannya menuju Pilkada serentak, baik dari Pemilihan Bupati (Pilbub) Kabupaten Grobogan maupun Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Tengah.
“Peran – peran partisipatif tersebut sangat strategis untuk mengawal pilkada serentak 2024 mendatang,” katanya.
Sementara itu, anggota Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia ( IJTI ) Muria Raya di Grobogan Nur Sholi yang juga pemateri menuturkan bahwa peran media dalam pengawasan pemilu serta penangkalan berita hoaks atau berita tanpa ada penanggung jawabnya sangatlah penting.
“Media sosial saat ini sangatlah masif, karena dinilai sangat memiliki daya tarik yang baik di tengah masyarakat. Dikarenakan media sosial memiliki follower atau pengikut yang banyak,” tuturnya.
Selain followers, sambung Nur Sholi media sosial memiliki biaya produksi yang jauh lebih murah dibanding media arus utama.
“Bila hanya mencari viralisasi media sosial sangat digandrungi. Namun, berita hoaks atau berita tanpa pertangungjawaban banyak bermunculan dari media sosial,” katanya.
Kendati demikian, menurutnya media arus utama dapat menjadi acuan guna mengakses informasi yang mendidik serta tidak hanya mengejar viralisasi. Namun, mengedepankan keberimbangan berita.
“Peran media dalam memproduksi pemberitaan memiliki penanggungjawab. Sehingga berita hoaks khususnya terkait pengawasan pemilihan dapat diminimalisir,” tambahnya. (Masrikin)
