Jakarta, Kabarterdepan.com – Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan bahwa kecepatan dan ketepatan komunikasi publik menjadi kunci utama dalam menghadapi derasnya arus disinformasi di ruang digital.
Penegasan tersebut disampaikan Meutya Hafid dalam Forum Government Public Relations (GPR) Outlook 2026 yang digelar di Jakarta Pusat, Rabu (4/2/2026).
Forum ini dihadiri oleh para Kepala Biro Humas Kementerian dan Lembaga, BUMN, BUMD, serta perwakilan pemerintah daerah dari berbagai wilayah di Indonesia.
Menurutnya, pemerintah tidak lagi memiliki ruang untuk terlambat menyampaikan narasi resmi di tengah peredaran informasi yang bergerak cepat dan masif.
“Sekarang kita sudah tidak punya kemewahan untuk memilih antara cepat atau tepat. Keduanya harus berjalan bersamaan.
Kalau kita tidak cepat, ruang itu akan diisi oleh disinformasi, dan pada akhirnya informasi yang sampai ke masyarakat justru menjadi tidak tepat,” tegas Meutya.
Ia menilai tantangan komunikasi publik pemerintah saat ini semakin kompleks, seiring meningkatnya kompetisi konten di media sosial dan platform digital.
Informasi yang tidak akurat dapat menyebar luas dalam waktu singkat, bahkan sebelum klarifikasi resmi dari pemerintah disampaikan ke publik.
Menurut Meutya, keberhasilan kerja humas pemerintah tidak lagi dapat diukur dari seberapa rapi atau indah pesan yang disusun, melainkan dari sejauh mana informasi tersebut benar-benar dipahami oleh masyarakat.
Ketika informasi resmi kalah cepat dari disinformasi, maka tujuan komunikasi publik dinilai gagal.
Lawan Disinformasi Kolektif, Humas Pemerintah Wajib Berjejaring
“Ukuran keberhasilan humas bukan apa yang kita tulis, tapi apa yang sampai ke publik. Kalau informasi yang akurat tenggelam oleh disinformasi, itu juga salah,” ujarnya.
Menkomdigi juga menekankan bahwa fungsi humas pemerintah kini telah bergeser menjadi bagian integral dari kepemimpinan negara.
Menurutnya, reputasi pemerintah dan keberhasilan program nasional sangat ditentukan oleh konsistensi pesan yang disampaikan kepada publik melalui humas di setiap kementerian dan lembaga.
Selain kecepatan dan ketepatan, Meutya menyoroti pentingnya sinergi dan jejaring antarlembaga dalam menghadapi disinformasi.
Ia menilai bahwa disinformasi bekerja secara kolektif dan terstruktur, sehingga tidak dapat dihadapi secara parsial atau sendiri-sendiri oleh satu institusi.
“Kalau disinformasi bekerja secara kolektif, maka humas pemerintah juga harus berjejaring. Kolaborasi jauh lebih relevan dibandingkan kompetisi di era digital,” tegasnya.
Ia mendorong agar humas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah saling berbagi data, saling menguatkan pemberitaan, serta merespons isu strategis secara terkoordinasi lintas sektor.
Dengan demikian, narasi resmi pemerintah dapat hadir lebih cepat dan seragam di ruang publik.
Selanjutnya, Menkomdigi menekankan pentingnya penguatan data sebagai fondasi utama komunikasi publik yang cepat dan akurat.
Menurutnya, konsolidasi dan kesiapan data di internal masing-masing instansi menjadi prasyarat mutlak agar humas dapat bergerak sigap saat isu berkembang.
“Tanpa bank data yang siap, kecepatan tidak mungkin tercapai. Kita tidak bisa lagi menunggu pengumpulan data saat isu sudah berkembang di ruang publik,” jelas Meutya.
Ia juga mengingatkan bahwa humas pemerintah perlu adaptif dalam menyampaikan pesan dengan gaya komunikasi yang beragam, menyesuaikan karakter audiens dan platform yang digunakan, tanpa mengubah substansi kebijakan.
Sebagai penutup, Meutya mengajak seluruh insan humas pemerintah untuk menjaga kekompakan, memperkuat koordinasi internal dan lintas lembaga, serta terus meningkatkan kapasitas dalam menghadapi dinamika komunikasi digital.
“Mari kita jaga satu narasi untuk membangun negeri, dengan suara yang beragam, gaya yang berbeda, tetapi arah dan tujuannya sama. Peran humas hari ini sangat strategis dan tidak ringan, namun kita hadapi bersama,” pungkasnya.(Aurelia)
