IMM Toyota - Mojokerto
Kitoshindo
Birth Beyond

Diduga Tidak Netral, 12 Kades di Sidoarjo Dilaporkan ke Bawaslu

Avatar of Jurnalis : Setyawan - Editor : Yunan
IMG 20240212 WA0010
Sejumlah warga peduli Pemilu 2024, melakukan laporan dugaan pelanggaran pemilu ke Bawaslu Sidoarjo, Senin (12/2/2024). (Eko Setyawan/Kabarterdepan.com)

Sidoarjo, Kabarterdepan.com – Sejumlah warga Sidoarjo membuat laporkan dugaan pelanggaran Pemilu 2024, ditujukan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sidoarjo. Pelaporan itu menindaklanjuti aksi deklarasi 12 Kepala Desa (Kades) di Kecamatan Buduran, mendukung Paslon 02.

Aksi deklarasi itu sempat tersebar melalui tayangan video di sebuah media sosial (medsos). Dalam tayangan video berdurasi singkat, sekitar 13 detik, Kades se-Kecamatan Buduran serantak menyuarakan dukungan untuk Paslon 02. Yang menyatakan “Nderek Kiai, Nderek Bupati, 02, satu putaran”.

Responsive Images

Salah seorang dari kelompok warga yang melakukan pelaporan, M. Husein mengatakan, ini agar menjadi atensi tegas bagi Bawaslu Sidoarjo untuk melakukan tindakan terhadap pelanggar Pemilu 2024.

Menurut dia, tayangan video yang viral, dan menjadi konsumsi masyarakat Sidoarjo tersebut, memantik kegelisahan sejumlah warga. Bentuk dukungan yang dilakukan Kades, semestinya tak patut dilakukan. Sebagai sosok pejabat negara tak semestinya mendukung kontestan Pemilu 2024.

“Informasi dari kami, agar menjadi rujukan Bawaslu melakukan tindakan terkait video yang viral tersebut,” ujarnya, Senin (12/2/2024).

Dia juga mengungkapkan, informasi terkait video yang viral itu, disinyalir arahan dari pimpinan daerah. Rangkaian kegiatan deklrasi 02 yang berlangsung di Bumi Shalawat Lebo, Sidoarjo.

Sejumlah warga yang melakukan pelaporan tersebut, menyayangkan aksi deklarasi. Terlebih, Ahmad Muhlor Ali sebagai Bupati Sidoarjo, yang belum melakukan cuti, bukan tim pemenangan paslon juga.

“Maka, kami ingin dari Bawaslu bisa memanggilnya, dari Bupati, Kades dan Camat setempat,” tambahnya.

Sementara, pihak Bawaslu Sidoarjo segera melakukan tracing terkait laporan awal tersebut, dan meminta waktu proses penindakannya. Juga mengapresiasi tindakan masyarakat, aksi peduli proses penyelenggaraan Pemilu.

“Terkait laporan itu, menjadi isu tentang sisi netralitas. Baik dari penyelenggara, maupun lainnya,” ujar Kepala Bawaslu Sidoarjo Agung Nugraha.

“Termasuk laporan yang masuk, seperti Kades Tarik, Krembung, dan 12 Kades hingga terpapar deklarasi,” sambungnya.

Namun, pihaknya belum bisa menyimpulkan pelanggaran terkait dengan laporan yang masuk Bawaslu Sidoarjo. Sebab, keterangan dan bahan belum dikumpulkannya secara sempurna.

“Maka, kita harus melakukan pendalaman, dengan mitra kami, menentukan apakah masuk pelanggaran hukum pemilu atau ranah hukum lainnya,” kata Agung.

Menurutnya, untuk mengambil keputusan potensi pelanggaran hukum, terlebih dahulu, hal itu akan dilakukan pembahasan di rapat penegak hukum terpadu (Gakkumdu).

“Karena itu masih informasi awal, kita memiliki batasan hingga tujuh hari dalam penangganan,” tandasnya. (*)

Tinggalkan komentar