IMM Toyota - Mojokerto
Kitoshindo
Birth Beyond

Diduga Fiktif, Wakil Ketua DPRD Junaedi Malik Soroti Dua Alamat Pemenang Proyek Trotoar di Kota Mojokerto

Avatar of Redaksi
Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto, H Junaedi Malik
Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto, H Junaedi Malik

Kota Mojokerto, Kabarterdepan.com – Diduga fiktif, Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto, H Junaedi Malik menyoroti dua alamat pemenang proyek trotoar di Kota Mojokerto. Yakni, proyek trotoar di Jalan Gajah Mada dan Jalan Taman Siswa.

Ketika diwawancarai Kabarterdepan.com, Junaedi Malik mengatakan, sebenarnya ini memang harus ada evaluasi menyeluruh terkait pekerjaan fisik di kota ini. Tiap tahun kan hampir selalu terjadi, tekait beberapa kelemahan pelaksanaan pembangunan fisik.

Responsive Images

“Jadi, kalau tiap saat rapat itu sering menekankan ke eksekutif, khususnya saat pembahasan pelaksanaan pembangunan fisik. Pertama, terkait perencanaannya sendiri. Perencanaan itu harus disertai dengan kajian-kajian yang komprehensif, sehingga nantinya akan diketahui, apa yang mendesak dan apa yang dibutuhkan,” ungkap Junaedi.

Lebih lanjut, Junaedi menuturkan, jika kajiannya dilaksanakan dengan komprehensif tentunya akan menghasilkan perencanaan yang sempurna. Sehingga, nanti kalau diajukan akan bisa lebih baik pelaksnaannya. Tidak ada permasalah dari sisi RAB ataupun spek dan sebagainya.

“Kedua, masalah tahapan lelang. Agar pelaksanaan pekerjaan fisik ini tepat waktu, lelang ini bisa dilaksanakan lelang dini.  Sebelum tahun pelaksanaan bisa direncanakan lelang. Contoh, pekerjaan fisik di tahun 2023 ini, saat pembahasan APBD kita didok menjadi dasar eksekutif untuk melaksanakan lelang. Tetapi tahun berjalan, barulah diikat kontrak. Sehingga awal tahun bisa langsung kontrak dan pelaksanaaan,” tutur Junaedi.

Menurutnya, kalau waktunya cukup, tentunya pelaksanaannya akan lebih sempurna. Tidak tergesa-gesa, kualitas pun terjaga. Sehingga, pemerintah daerah ataupun dinas terkait bisa memonitoring secara leluasa. Dinas terkait atau PBJ juga harus cermat, tidak sekadar memenangkan pihak ketiga yang menawar rendah. Namun, juga harus mengecek profilnya, legalitasnya sejauh mana, SDM, peralatan kerja dan juga kemampuan finansialnya.

“Indikasi fiktif, alamat pemenang proyek yang tidak sesuai dengan legalitas di saat tahapan lelang tidak melaksanakan pengecekan profil. Harusnya dugaan alamat pemenang proyek / CV yang fiktif ini bisa dimitigasi saat tahapan lelang. Begitu ada penyedia yang menawar rendah dan bida untuk dimenangkan, sebelum masuk tahapan kontrak itu harusnya dicek dulu profilnya. Terkait verifikasi administratif, dokumen, profil legalitas, bahkan fiskal. Kalau tahapan lelang ini, lemah di sisi verifikasi dan cek profil, ini ada apa. Abai, lemah, kok bisa meloloskan pihak-pihak yang tidak kompeten, ini ada apa?,” bebernya.

Juanedi menegaskan, pihaknya tidak mau pembangunan di Kota Moojokerto ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang hanya mengacak-acak dan mempunyai kepentingan sesaat. Kalau di DPRD itu masuk Komisi II, pihaknya akan melakukan monitoring sebagai fungsi pengawasan.

“Kalau ada informasi dari masyarakat, indikasi alamat pemenang proyek yang fiktif sangat kuat. Ini ada persoalan wanprestasi. Artinya, ada dokumen-dokumen palsu yang diajukan ke pemerintah daerah dan juga ada kelalain dan sisi verifikasi administrattif terkait dokumen maupun profil,” jelasnya.

Terkait indikasi dugaan dokumen fiktif ini juga harus diusut, imbuh Junaedi, di tahapan mana. Yang jelas, di tahapan lelang ini ada kelalaian atau ketidakcermatan. Tidak boleh ada kong-kalikong ataupun kolusi, ada penyedia yang tidak kompeten diloloskan, yang akhirnya kota ini akan diacak-acak.

“Kami juga mendesak ke pemerintah daerah selaku yang punya program bisa memanggil penyedia yang diduga alamatnya fiktif ini. Pihak DPRD juga akan kami dorong untuk memanggil pihak-pihak terkait, sebagai fungsi pengawasan. Kami akan mencari benang merahnya di mana, kenapa kok bisa penyedia yang ditengarai fiktif ini bisa lolos melakukan kontrak dengan pemda dan dinas terkait. Yang dirugikan ini adalah masyarakat, karena tidak mendapatkan penyedia yang kompeten. Sehingga, pembangunan di Kota Mojokerto ini hanya diacak-acak untuk kepentingan tertentu dan sesaat. Ini harus diusut, siapa yang terkait?,” pungkasnya (*)

Tinggalkan komentar