Pasaman,Kabarterdepan.com – Ketersediaan data akurat dan tervalidasi menjadi kunci utama dalam merumuskan kebijakan pembangunan daerah.
Hal itu ditegaskan Bupati Pasaman, Welly Suhery, saat membuka Forum Focus Group Discussion (FGD) Koordinasi dan Validasi Data Statistik Sektoral Penyusunan Publikasi Kabupaten Pasaman Dalam Angka 2026 serta Sosialisasi Standar Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten Pasaman, di Aula Puncak Tonang Lantai II Gedung BPS Pasaman, Pauh, Lubuk Sikaping, Kamis (12/2/2026).
Data Akurat Jadi Fondasi Pembangunan
Dalam arahannya, Welly menegaskan bahwa pembangunan tanpa basis data yang kuat berpotensi melahirkan kebijakan yang tidak tepat sasaran. Karena itu, menurutnya, kualitas data harus menjadi perhatian bersama seluruh perangkat daerah.
“Data akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan adalah fondasi utama dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pembangunan. Tanpa data yang baik, sulit bagi kita menyusun program yang realistis dan terukur,” tegas Welly.
Bupati yang akrab disapa Da Pode itu juga mengapresiasi peran BPS Pasaman yang secara konsisten melakukan pembinaan statistik sektoral di daerah.
Ia menilai FGD tersebut sebagai momentum strategis untuk menyatukan persepsi, memperkuat koordinasi, serta meningkatkan kapasitas aparatur dalam mengelola data pembangunan berbasis bukti.
Diakuinya, masih terdapat sejumlah tantangan dalam penyelenggaraan statistik sektoral, mulai dari keterbatasan sumber daya manusia, perbedaan metodologi antar perangkat daerah, hingga koordinasi yang belum optimal. Karena itu, forum tersebut diharapkan mampu memperkuat sinergi lintas OPD dalam menghasilkan data yang terintegrasi.
Welly juga menyinggung Program Desa Cantik (Desa Cinta Statistik) yang diinisiasi BPS sebagai langkah progresif meningkatkan literasi data hingga ke tingkat nagari dan jorong. Ia berharap kesadaran bahwa data adalah aset strategis dapat tumbuh di seluruh lini pemerintahan.
“Forum ini bukan sekadar agenda seremonial, melainkan ruang kolaborasi untuk membangun ekosistem data akurat yang transparan dan kredibel demi mendukung Pasaman Bangkit,” ujarnya.
BPS Siap Dampingi OPD
Sementara itu, Kepala BPS Kabupaten Pasaman, Nita Andriani, menjelaskan bahwa FGD tersebut merupakan bagian dari pembinaan berkelanjutan guna memperkuat kapasitas OPD dalam pengelolaan statistik sektoral.
“FGD ini langkah konkret untuk memperkuat koordinasi dan standarisasi data. BPS siap mendampingi OPD agar mampu menghasilkan dan memanfaatkan data sesuai standar nasional,” kata Nita.
Ia juga menyampaikan bahwa BPS Pasaman akan melaksanakan Sensus Ekonomi (SE) 2026 pada Mei hingga Juni mendatang, dan berharap dukungan seluruh pihak demi suksesnya agenda nasional tersebut.
Kegiatan yang digelar BPS Kabupaten Pasaman bekerja sama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika serta Bappeda Pasaman itu dihadiri Wakil Bupati H. Parulian, Asisten I Asrial Arfandi Hasan, Asisten III Roichad, Kepala Dinas Kominfo Fatrizon, Kepala Dinas Pendidikan Muslim, Kepala BKPSDM Deswin Adia Putra, jajaran OPD, instansi vertikal, BUMD/BUMN, perbankan, hingga perguruan tinggi.
Melalui forum ini, Pemerintah Kabupaten Pasaman menargetkan tata kelola statistik sektoral semakin tertata dan terintegrasi, sehingga menjadi rujukan utama dalam pengambilan keputusan strategis pembangunan daerah ke depan. (FajarPR)
