Dana Desa Rp95 Juta di Desa Mori Diduga Menguap, Warga Tak Pernah Terima Manfaat

Avatar of Jurnalis: Ririn
Dana Desa Desa Mori Disorot, Bantuan Kambing dan Ketahanan Pangan Diduga Tak Pernah Ada
Program Ketahanan Pangan dan Bantuan Kambing Dipertanyakan, Warga Klaim Tak Pernah Merasakan Manfaat

Bojonegoro, Kabarterdepan.com – Masyarakat di Desa Mori, Kecamatan Trucuk mempertanyakan transparansi pengelolaan Dana Desa (DD) tahun 2024 senilai Rp100 juta untuk program ketahanan pangan dan bantuan kambing.

Dana desa yang digunakan untuk dua program yang seharusnya menyentuh langsung kebutuhan warga justru memunculkan kecurigaan. Program Ketahanan Pangan melalui pengembangan lahan pekarangan yang dianggarkan Rp30 juta serta program peningkatan produksi peternakan berupa bantuan bibit kambing senilai Rp65.450.000 hingga kini tidak dapat diketahui siapa saja penerima manfaatnya.

Dana Desa Desa Mori Disorot, Bantuan Kambing dan Ketahanan Pangan Diduga Tak Pernah Ada

Ironisnya, warga mengaku sama sekali tidak mengetahui keberadaan program tersebut. Tidak ada sosialisasi, tidak ada distribusi, dan tidak ada dampak yang dirasakan.

“Kami tidak pernah menerima informasi, apalagi manfaat. Programnya seperti tidak pernah ada,” ujar Agus, warga Desa Mori, pada Kabarterdepan.com Selasa (3/2/2026).

Keluhan serupa juga datang dari warga lain yang memilih anonim. Menurutnya, aliran dana desa selama 2024 terkesan tertutup dan jauh dari prinsip partisipatif.

“Kalau memang ada program, harusnya warga tahu. Ini tidak ada penjelasan sama sekali,” ucapnya mewanti-wanti tidak menyebut identitasnya.

Minimnya informasi publik dan nihilnya bukti fisik memunculkan dugaan bahwa pengelolaan Dana Desa dilakukan tanpa akuntabilitas yang memadai. Situasi ini diperparah oleh sikap Kepala Desa Mori, Wahyudi, yang hingga kini tidak memberikan klarifikasi.

Sikap Kepala Desa Wahyudi yang terkesan bungkam menambah kecurigaan masyarakat setempat. Padahal, program yang seharusnya memberi manfaat besar bagi warga Mori sangat ditunggu-tunggu ditengah kondisi ekonomi yang sulit seperti sekarang ini.

Masyarakat juga berharap aparat penegak hukum turun tangan menelusuri aliran dana tersebut guna memastikan tidak terjadi penyimpangan yang berujung pada kerugian negara.

Sementara itu, Kepala Inspektorat Bojonegoro Teguh Prihandono maupun Kepala Dinas Pemberdayaan Desa, Djoko Lukito belum memberikan tanggapannya mengenai hal ini. Kabarterdepan.com masih berupaya mengkonfirmasi.

Responsive Images

You cannot copy content of this page