Surabaya,Kabarterdepan.com-Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya segera menerapkan langkah strategis dalam pelaksanaan Beasiswa Pemuda Tangguh jenjang mahasiswa.
Pemkot Surabaya rencananya akan menjalin nota kesepahaman (MoU) dengan perguruan tinggi negeri (PTN) maupun perguruan tinggi swasta (PTS) pada Jumat (30/1/2026) mendatang.
Penandatanganan MoU antara Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, dan para rektor PTN serta PTS ini dilakukan untuk memastikan bantuan pendidikan tersalurkan secara tepat kepada mereka yang benar-benar membutuhkan.
“InsyaAllah, pada Jumat nanti kami akan menandatangani MoU dengan PTN dan PTS. Dengan skema ini, seluruh penerima beasiswa terkait Uang Kuliah Tunggal (UKT) menjadi urusan langsung antara Pemkot Surabaya dan perguruan tinggi,” kata Eri, Rabu (28/1/2026).
Pemkot Surabaya Evaluasi
Lebih lanjut, Pemkot Surabaya sebelumnya telah melakukan evaluasi mendalam terhadap data penerima beasiswa. Dalam evaluasi tersebut ditemukan fakta bahwa banyak mahasiswa berprestasi, yang seharusnya layak menerima beasiswa, namun tidak diterima di PTN sehingga memilih melanjutkan pendidikan di PTS.
Saat ini, sekitar 10.000 mahasiswa PTS terancam drop out karena kesulitan membayar biaya kuliah. Beberapa di antaranya sudah menunggak pembayaran, hampir dikeluarkan, atau bahkan telah lulus namun masih memiliki tunggakan biaya kuliah.
“Data ini membuka mata kami bahwa sasaran kebijakan pendidikan sebelumnya belum sepenuhnya tepat. Anak-anak dari desil ekonomi 1 sampai 5, kelompok keluarga kurang mampu, ternyata banyak yang berada di PTS,” tambahnya.
Program baru ini juga menegaskan pelaksanaan Satu Sarjana Satu Keluarga Miskin. Jika satu anggota keluarga miskin sudah menjadi sarjana, tahun berikutnya bantuan akan dialihkan ke keluarga lain yang lebih membutuhkan. Fokus utama dari program ini adalah memastikan sarjana yang dibantu benar-benar dapat menyelesaikan pendidikan, bekerja, dan pada akhirnya mampu mengubah taraf hidup keluarganya.
Dalam proses evaluasi, Wali Kota Eri mengungkapkan adanya temuan menarik terkait jalur masuk beasiswa. Menurut Peraturan Walikota (Perwali) jalur masuk seharusnya berbasis prestasi, namun dalam praktiknya ditemukan sejumlah penerima yang lolos melalui jalur mandiri. Temuan ini kemudian menjadi bahan diskusi intensif bersama para rektor.
“Kami sepakati, apabila mahasiswa tersebut masuk kategori tidak mampu, maka tetap akan dibiayai oleh pemerintah kota, dengan besaran yang dibicarakan bersama pihak rektorat,” paparnya.
“Namun, kami juga menemukan ketidaksesuaian data, termasuk anak-anak mantan pejabat atau pensiunan yang ketika pengajuan data dituliskan sebagai tidak bekerja, padahal memiliki pensiun dan aset yang memadai,”imbuhnya.
Temuan Manipulasi Data
Selain itu, ditemukan manipulasi data penghasilan orang tua pada saat pengisian formulir, baik di sistem Pemkot Surabaya maupun perguruan tinggi. Ada yang menurunkan data agar dinyatakan tidak mampu, dan ada pula yang menaikkan data agar lolos jalur mandiri. Ketidaksinkronan ini menyebabkan besaran UKT menjadi tidak proporsional dan menimbulkan ketidakadilan.
“Terima kasih kepada para rektor yang terbuka berdiskusi dan mengambil kebijakan korektif. Ada mahasiswa yang memang tidak mampu namun lolos jalur mandiri karena memasukkan angka tertentu, padahal secara ekonomi tidak memungkinkan,” pungkasnya.
Sebagai informasi, Tahun 2025, terdapat 5.168 penerima Beasiswa Pemuda Tangguh, dengan 880 mahasiswa berasal dari jalur mandiri, atau sekitar 17 persen. Dengan penandatanganan MoU nanti, Pemkot Surabaya memastikan pendidikan tinggi bagi anak-anak Kota Pahlawan tidak hanya gratis, tetapi juga adil, transparan, dan tepat sasaran, sehingga setiap mahasiswa mampu menyelesaikan pendidikan.
