Camat dan Lurah Kota Mojokerto Diminta Pro Aktif Awasi Peredaran BKC Ilegal

Kota Mojokerto, kabarterdepan.com – Seluruh camat dan lurah di Kota Mojokerto diminta untuk pro aktif mengawasi peredaran BKC ilegal.

Diketahui, tahun 2023 hanya ditemukan 1 kasus pelanggaran cukai ilegal di Kota Mojokerto. Meski demikian Pemkot Mojokerto merasa perlu untuk terus melakukan upaya pemberantasan peredaran barang kena cukai (BKC) ilegal.

Imbauan itu disampaikan oleh Penjabat (Pj) Wali Kota Mojokerto Moh Ali Kuncoro saat membuka Sosialisasi Pengumpulan Informasi Peredaran BKC ilegal di Ruang Prajna Wibawa, MPP Gajah Mada, Rabu (15/5/2924).

“Hari ini salah satu ikhtiar bersama bahwa kita memberikan kontribusi kepada negara, yakni mengawasi peredaran barang kena cukai ilegal,” ungkapnya.

Sosok yang akrab disapa Mas Pj tersebut merasa camat dan lurah lebih pro aktif mengawasi peredaran BKC ilegal di Kota Mojokerto sehingga akan membantu meningkatkan penerimaan negara dari sektor cukai.

“Jangan tanya apa yang sudah negara berikan kepadamu, tapi tanyakan apa yang sudah kita berikan kepada negara,” tegas Mas Pj.

Masih kata Mas Pj, pemberantasan peredaran BKC ilegal merupakan tugas bersama baik pemerintah maupun seluruh elemen masyarakat.

“Karena ini berhubungan dengan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), yang mana manfaatnya juga untuk masyarakat,” jelasnya.

“Yakni untuk meningkatkan otonomi daerah, mendukung pembangunan infrastruktur, Kesehatan, dan Pendidikan,” paparnya.

Diketahui, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi DBHCHT disebutkan bahwa alokasi DBHCHT terbagi untuk beberapa bidang.

Dengan ketentuan 50 persen untuk bidang kesejahteraan masyarakat, 10 persen untuk bidang penegakan hukum, dan 40 persen untuk bidang kesehatan.

“Saya berharap kegiatan ini bisa dilaksanakan dengan baik, saya ingin Kota Mojokerto bisa terus tumbuh, berkembang, berdampak dan nawaitunya bagaimana masyarakat semakin sejahtera, bahagia,” pungkasnya. (*)