Kabupaten Mojokerto, Kabarterdepan.com – Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Mojokerto mendapatkan dorongan tegas dari pimpinan daerah untuk meningkatkan kontribusi signifikan bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Bupati Mojokerto Muhammad Albarra menekankan perlunya inovasi dan diversifikasi usaha bagi seluruh Badan Usaha Milik Daerah di bawah naungan Pemkab Mojokerto.
Penegasan ini disampaikan oleh Bupati Mojokerto saat membuka resmi kegiatan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Tahun Anggaran 2025, yang digelar pada Senin (24/11), di Smartroom Satya Bina Karya (SBK), Pemkab Mojokerto.
BUMD Wajib Produktif dan Melihat Peluang
Kegiatan pembinaan ini menjadi momen evaluasi dan perumusan strategi bagi seluruh direksi dan manajemen Badan Usaha Milik Daerah di Kabupaten Mojokerto. Tujuannya adalah memastikan bahwa badan usaha daerah dapat beroperasi secara efektif dan berkelanjutan.
Dalam arahannya, Bupati yang akrab disapa Gus Barra ini menyampaikan bahwa tuntutan profesionalisme menjadi kunci utama agar Badan Usaha Milik Daerah dapat bersaing dan memberikan layanan terbaik.
“BUMD dituntut inovatif dan mengedepankan profesionalisme agar tetap dapat memberikan layanan optimal kepada masyarakat, produktif, serta mampu melihat peluang,” tegas Bupati Albarra dalam arahannya.
Kegiatan ini diikuti sebanyak 40 peserta, terdiri dari 19 peserta PT BPR Majatama Perseroda dan 21 peserta Perumdam Mojopahit Mojokerto, serta dihadiri dari Asisten Perekonomian dan Pembangunan, perwakilan Bappeda, BPKAD, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMD.
Hadir pula narasumber Prof. Eko Ganis Sukoharsono, Ph.D., dari Pusat Pengkajian Sustainabilitas Bisnis, Sosial, dan Lingkungan Universitas Brawijaya, yang memaparkan materi terkait peningkatan kinerja keuangan BUMD sebagai referensi perbaikan capaian perusahaan daerah ke depan.
Bupati menjelaskan, keberadaan Badan Usaha Milik Daerah memiliki peran strategis dalam memperkuat struktur perekonomian daerah.
Hal tersebut sejalan dengan amanat PP Nomor 54 Tahun 2017 bahwa BUMD dibentuk untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, menghasilkan barang dan/atau jasa berkualitas, serta memberikan kontribusi laba kepada daerah melalui penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG).
Selain itu, Bupati menegaskan bahwa penguatan regulasi Badan Usaha Milik Daerah telah diatur dalam Pasal 304 dan Pasal 331-343 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur penyelenggaraan, pembinaan, dan pengawasan BUMD.
“Hal itu dapat dicapai apabila Badan Usaha Milik Daerah mampu mengubah sistem pengelolaan berdasarkan asas transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, serta kewajaran, dengan membangun etos bisnis dan kerja yang baik,” imbuh Bupati yang akrab disapa Gus Barra.
Bupati juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas layanan dan kemampuan membaca peluang usaha sehingga mampu memperkuat daya saing dan menghasilkan produk yang bermanfaat bagi masyarakat.
“Kami berharap kepada segenap direksi BUMD, baik PT BPR Majatama Perseroda maupun Perumdam Mojopahit Mojokerto, untuk terus belajar dan berbenah diri, melakukan inovasi berbasis teknologi, produktif, serta mampu melakukan diversifikasi usaha,” jelas Gus Barra.
Menutup sambutannya, Bupati menegaskan pentingnya menjaga integritas sebagai bagian dari pelayanan publik yang berkualitas. Pihaknya juga mengapresiasi kehadiran narasumber yang diharapkan dapat memperkuat kapasitas pengelola, pembina, dan pengawas BUMD.
“Selalu berusaha meningkatkan kualitas pelayanan, karena panjenengan semua membawa nama baik Pemerintah Kabupaten Mojokerto. Baik buruknya perilaku akan dinilai masyarakat, sehingga harus mampu menjaga akhlak yang baik,” tegas Gus Barra. (*)
