Jakarta, Kabarterdepan.com – BPJS Kesehatan merilis jumlah peserta JKN telah mencapai 278,1 juta orang, atau sekitar 98,45 persen dari total penduduk Indonesia. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti, Senin (14/07/2025).
Dikatakan, dari jumlah tersebut, terdapat 35 provinsi dan 473 kabupaten/kota, sudah mencapai predikat Universal Health Coverage (UHC).
“Untuk menjangkau peserta di pelosok, kami hadirkan layanan BPJS Keliling di 37.858 titik dengan hampir 1 juta transaksi layanan,” terang Gufron, pada acara Public Expose pengelolaan program dan keuangan BPJS kesehatan tahun 2024.
“Kami juga bekerja sama dengan 227 Mal Pelayanan Publik di berbagai daerah,” imbuhnya.
Dalam satu dekade terakhir (2014–2024), jumlah Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang bermitra dengan BPJS Kesehatan naik 28 persen, dari 18.437 menjadi 23.682.
Sementara itu, jumlah rumah sakit mitra naik drastis 88 persen, dari 1.681 menjadi 3.162.
“Untuk wilayah yang belum memiliki fasilitas kesehatan memadai (DBTFMS), BPJS Kesehatan juga menghadirkan rumah sakit apung, mengirim tenaga kesehatan, hingga bermitra dengan faskes lokal di berbagai provinsi seperti Papua, NTT, Maluku, hingga Kalimantan Utara,” terang Gufron.
Dari sisi keuangan, tambah Gufron, kinerja BPJS Kesehatan juga menunjukkan hasil positif.
Audit keuangan Dana Jaminan Sosial (DJS) 2024 kembali meraih opini Wajar Tanpa Modifikasian untuk ke-11 kalinya.
“Aset bersih DJS tercatat mencapai Rp49,52 triliun, cukup untuk menutup klaim hingga 3,4 bulan ke depan. Sementara itu, hasil investasi mencapai Rp5,39 triliun, melebihi target,” katanya.
Selama 2024, ungkap Gufron, total pemanfaatan layanan JKN mencapai 673,9 juta kunjungan, atau sekitar 1,8 juta layanan per hari.
“Angka ini menunjukkan tingginya kepercayaan masyarakat terhadap layanan BPJS Kesehatan,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Abdul Kadir, menyebut kinerja positif tersebut, menjadi tonggak penting dalam perjalanan Program JKN menuju fase matang.
“Kami apresiasi predikat WTM pada laporan keuangan dan membaiknya kondisi DJS (Tercatat mencapai Rp49,52 triliun),” ujarnya.
Ditambahkan, Program JKN yang sudah berjalan sejak 1 Januari 2014, kini telah menjadi program strategis nasional yang menjamin hak dasar warga negara atas layanan kesehatan, tanpa memandang tempat tinggal.
“Kinerja ini bukan sekadar angka, tapi cerminan meningkatnya kepercayaan publik dan kualitas layanan yang dirasakan masyarakat. Sinergi antar elemen di BPJS Kesehatan penting untuk menjaga keberlanjutan program,” tutupnya. (Fitri)
