Bojonegoro, Kabarterdepan.com—Migas yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi Kabupaten Bojonegoro mulai memunculkan tantangan baru, khususnya bagi perkembangan investasi di luar sektor energi. Ketergantungan yang tinggi pada migas dinilai membuat realisasi investasi non-energi berjalan di tempat dan manfaat ekonominya belum sepenuhnya dirasakan masyarakat.
Kondisi tersebut memunculkan kekhawatiran di kalangan pelaku usaha terkait kepastian berinvestasi di daerah penghasil migas terbesar di Jawa Timur itu. Hasil pantauan di lapangan menunjukkan Bojonegoro masih menghadapi persoalan serius dalam transisi ekonomi, terutama menyangkut perizinan, komunikasi publik, serta kepastian hukum bagi investor.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Bojonegoro, Budiyanto, mengakui masih adanya hambatan administratif yang berdampak pada lambannya realisasi operasional industri. Menurutnya, persoalan kerap muncul saat sinkronisasi regulasi lintas instansi.
“Beberapa izin memang sudah terbit, namun masih memerlukan penyesuaian teknis dan regulasi sektoral sebelum bisa berjalan penuh,” ujar Budiyanto, Rabu (4/2/2026).
Realisasi Investasi di Bojonegoro Belum Sebanding dengan Potensi Wilayah
Data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Jawa Timur menunjukkan realisasi investasi di Bojonegoro, khususnya sektor manufaktur, belum sebanding dengan potensi wilayah. Sepanjang 2024, investasi yang masuk masih didominasi sektor energi dan pertambangan, sementara industri pengolahan tumbuh relatif lambat.
Minimnya peran pemerintah daerah sebagai mediator antara perusahaan dan masyarakat sekitar lokasi industri turut memperkeruh situasi. Gesekan sosial yang tidak ditangani sejak awal kerap berkembang menjadi penolakan, meski berskala kecil. Kondisi ini dinilai berpotensi menggerus kepercayaan investor jika tidak segera direspons dengan reformasi birokrasi yang konkret.
Sejumlah pelaku usaha menilai investor tidak menuntut fasilitas berlebihan, melainkan sistem pelayanan satu pintu yang bersih, konsisten, dan solutif. Tanpa perbaikan nyata, Bojonegoro dikhawatirkan hanya akan dikenal sebagai daerah kaya migas, namun miskin realisasi investasi berkelanjutan.
Persoalan lain yang turut menghambat minat investor adalah keterbatasan aksesibilitas wilayah. Meski memiliki stasiun kereta api dengan rute ke kota besar seperti Surabaya, Semarang, Yogyakarta, hingga Jakarta, transportasi lanjutan di dalam daerah masih minim. Angkutan umum reguler ke kecamatan hampir tidak tersedia, sementara bus antarkota hanya beroperasi hingga malam hari.
Keterbatasan akses ini juga berdampak pada sektor pariwisata. Sejumlah potensi wisata seperti Goa, Bendungan Gerak, Kahyangan Api, kawasan hutan jati, hingga wisata geologi dinilai belum tergarap optimal akibat akses jalan yang sempit, minim petunjuk arah, serta ketiadaan transportasi umum langsung ke lokasi.
Padahal, jika ditata dengan baik, sektor pariwisata berpeluang menjadi penopang ekonomi alternatif di luar migas.
Di tengah kondisi tersebut, pasangan Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro yang baru, Setyo Wahono dan Nurul Azizah, membawa sejumlah program strategis untuk membuka akses investasi dan memperkuat ekonomi daerah. Keduanya berkomitmen menyederhanakan perizinan serta menjamin keamanan iklim usaha, terutama bagi industri padat karya.
Pengembangan wilayah selatan Bojonegoro juga menjadi fokus, termasuk rencana pembangunan akses jalan yang terhubung dengan Tol Ngawi–Bojonegoro–Tuban–Lamongan. Kawasan ini diproyeksikan menjadi pusat ekonomi baru melalui pembangunan distribution center untuk mendukung rantai distribusi barang dan hasil produksi.
Selain itu, pemerintah daerah menyiapkan program peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui Kartu Prakerja Baru (PKB) yang memberikan pelatihan dan sertifikasi bagi tenaga kerja lokal.
Dalam 100 hari pertama masa kerja, tingkat kepuasan publik terhadap kepemimpinan Setyo Wahono dan Nurul Azizah tercatat mencapai 78 persen. Capaian tersebut menempatkan Bojonegoro dalam delapan besar se-Jawa Timur untuk kepuasan publik, serta peringkat kelima dalam kategori pembangunan sumber daya manusia.
Dengan berbagai langkah tersebut, pemerintah daerah berharap Bojonegoro mampu keluar dari bayang-bayang ketergantungan migas dan mendorong investasi berkelanjutan yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
