Bojonegoro, Kabarterdepan.com — Kabupaten Bojonegoro dikenal sebagai salah satu daerah dengan kekuatan fiskal terbesar di Jawa Timur. Melalui Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD), pemerintah daerah mendorong percepatan pembangunan infrastruktur desa, terutama jalan aspal. Namun, di lapangan, warga mulai mempertanyakan kualitas dan transparansi pelaksanaan proyek tersebut.
Program BKKD di Bojonegoro untuk pembangunan jalan desa dinilai warga dikerjakan secara terburu-buru dan berpotensi mengabaikan kualitas teknis.
Pekerjaan proyek BKKD melibatkan pemerintah desa dan pihak pelaksana, dengan warga desa sebagai pihak yang langsung terdampak sekaligus pengguna infrastruktur.
Sorotan warga muncul di sejumlah desa penerima BKKD di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur.
Pola pengerjaan proyek dinilai paling terasa menjelang akhir tahun anggaran, saat banyak kegiatan fisik dikebut agar selesai sebelum tutup buku.
Warga menilai pengerjaan yang tergesa-gesa berisiko menurunkan kualitas bangunan. Selain itu, keterbukaan informasi anggaran dan spesifikasi teknis proyek dianggap masih minim dan sulit diakses masyarakat.
Di lapangan, aspal jalan dituang dalam waktu singkat dengan pengawasan yang dinilai seadanya. Beberapa warga mengaku tidak mengetahui secara pasti ketebalanaspal, kualitas material, maupun total anggaran yang digunakan.
Salah satu warga Desa di Kecamatan Trucuk, Sutrisno (45), mengaku heran melihat proses pengerjaan jalan di lingkungannya.
“Kerjanya seperti kejar target. Malam digarap, besoknya sudah dilewati truk. Kami khawatir, jalan ini belum apa-apa sudah retak,” ujarnya, Selasa (4/2/2026).
Keluhan serupa disampaikan Sulastri (52), warga lain yang rumahnya berada tepat di sisi jalan proyek. Menurutnya, papan proyek memang terpasang, namun tidak memberi penjelasan rinci.
“Ada papan nama, tapi cuma tulisan besar. Anggarannya berapa, campuran bagaimana, kami tidak pernah dijelaskan,” katanya.
Warga juga menilai besarnya dana yang masuk ke desa seharusnya diimbangi dengan keterbukaan dan pengawasan yang melibatkan masyarakat. Rohman (38), warga setempat, menyebut partisipasi warga masih sebatas formalitas.
“Waktu musyawarah cuma diminta tanda tangan. Setelah itu kami tidak tahu prosesnya seperti apa. Padahal ini jalan depan rumah kami,” ucapnya.
Sejumlah warga berharap pembangunan jalan desa tidak hanya mengejar tampilan mulus di awal, tetapi benar-benar kuat dan tahan lama.
Mereka menilai jalan yang dibangun dari uang rakyat seharusnya menjadi fasilitas jangka panjang, bukan sekadar proyek cepat yang meninggalkan persoalan di kemudian hari.
Dikonfirmasi terpisah Kepala Dinas PU dan Bina Marga, Chusaini Ivan belum memberikan klarifikasi terkait hal ini.
