Sragen, kabarterdepan.com – Realisasi Bantuan Keuangan Khusus (BKK) tahun anggaran 2025 dari Pemerintah Kabupaten Sragen kepada desa-desa penerima memunculkan pertanyaan publik.
Dari total alokasi sebesar Rp40,1 miliar yang tersebar ke 196 desa dan 12 kelurahan, terungkap adanya ketimpangan mencolok dalam jumlah dana yang diterima masing-masing desa.
Berdasarkan data yang dihimpun dari SK Bupati Sragen nomor: 400/06/01.3/2025, distribusi BKK untuk pembangunan infrastruktur desa ini terbagi dalam 1.274 kegiatan.
Kegiatan tersebut mencakup pembuatan talud, pengecoran, hingga pengaspalan jalan desa. Namun di balik semangat pemerataan pembangunan, fakta di lapangan justru menunjukkan sebaliknya.
Beberapa desa diketahui menerima alokasi hingga hampir miliaran rupiah untuk puluhan kegiatan. Sementara desa lainnya hanya mendapat puluhan juta rupiah, bahkan ada yang hanya menerima Rp30 juta untuk dua kegiatan masing-masing sebesar Rp15 juta.
“Iya, bantuan BKK yang diterima puluhan juta saja, namun ada juga desa yang menerima hingga ratusan juta rupiah,” ujar salah satu kepala desa yang enggan disebutkan namanya, Sabtu (7/6/2025).
Kepala desa tersebut menyebutkan, dalam kasus desanya, jumlah kecil itu disebabkan karena sengaja tidak mengajukan usulan di tahun sebelumnya, sehingga otomatis tidak mendapat alokasi signifikan di tahun berjalan.
Namun, hal ini justru memunculkan pertanyaan baru, apakah sistem pengajuan dan alokasi tidak memiliki mekanisme koreksi untuk mencegah ketimpangan yang ekstrem?
Dalam daftar alokasi BKK per kecamatan, tampak ketimpangan juga terjadi secara geografis. Misalnya, Kecamatan Gondang mendapat Rp3,65 miliar, sementara Tangen hanya memperoleh Rp835 juta.
Di tingkat desa juga terjadi ketimpangan di nama terdapat desa yang mendapatkan BKK hingga Rp895 namun desa lainnya juga ada yang mendapatkan lebih kecil berkisar hanya 35 juta rupiah.
Hal ini dikatakan Hendro salah satu tokoh masyarakat desa di Sragen, dirinya menyebut fenomena ini sebagai indikasi dugaan lemahnya standar ploting atau pembagian anggaran di Kabupaten Sragen.
“Jika tidak ada indikator teknokratis yang baku dalam menetapkan alokasi, maka ini rawan disalahgunakan atau terkesan tidak adil. Desa yang aktif dan dekat dengan pengambil kebijakan bisa saja lebih diuntungkan,” ujarnya.
Sementara, warga dan sejumlah tokoh masyarakat lainya berharap ke depan mekanisme pengajuan dan alokasi BKK lebih transparan dan terstandar.
“Jangan sampai desa-desa kecil dan jauh dari pusat kota malah semakin tertinggal hanya karena tidak tahu prosedur atau tidak dekat dengan pengambil kebijakan,” harap Agus W di wilayah utara bengawan.
Lebih lanjut, fenomena ini perlu menjadi perhatian serius, mengingat BKK adalah dana yang bersumber dari APBD dan semestinya digunakan untuk kepentingan rakyat secara merata, bukan bergantung pada relasi atau inisiatif individu desa semata.
“Hinga saat ini, Pemerintah Kabupaten Sragen melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) belum memberikan penjelasan resmi terkait pola pembagian ini,” tegasnya.
Sebagai tambahan informasi, berikut daftar ploting BKK di 20 kecamatan di Kabupaten Sragen tahun anggaran 2025 berdasarkan SK Bupati Sragen nomor: 400/06/01.3/2025.
-Gemolong Rp2.238.000.000
-Gesi Rp985.000.000.
-Gondang Rp3.650.000.000.
-Jenar Rp880.000.000.
-Kalijambe Rp1.450.000.000.
-Karangmalang Rp2.577.000.000.
-Kedawung Rp3.362.500.000.
-Masaran Rp3.415.000.000.
-Miri Rp1.557.000.000.
-Mondokan Rp1.930.000.000.
-Ngrampal Rp.1.045.000.000.
-Plupuh Rp2.314.000.000.
-Sambirejo Rp1.330.000.000.
-Sambungmacan Rp1.465.000.000.
-Sidoharjo Rp2.700.000.000
-Sragen Rp1.020.000.000
-Sukodono Rp1.339.000.000
-Sumberlawang Rp2.723.900.000.
-Tangen Rp835.000.000
-Tanon Rp3.318.000.000. (Masrikin).
