Jombang, Kabarterdepan.com – Upaya memperkuat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus digencarkan Badan Gizi Nasional (BGN).
Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi dan Investigasi, Nanik S Deyang lakukan sosialisasi dan evaluasi di Ballroom Hotel Yusro, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, bersama jajaran Forkopimda, Kasatpel, yayasan, hingga mitra pelaksana.
Dalam arahannya, Nanik menegaskan bahwa keberhasilan MBG sangat ditentukan oleh keselarasan antarinstansi. Ia mengingatkan bahwa program ini melibatkan 17 kementerian/lembaga, sehingga koordinasi dari pusat hingga daerah wajib berjalan solid.
Ia menekankan bahwa pembangunan dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tidak boleh dilakukan tanpa sepengetahuan pemerintah wilayah.
“Setiap titik harus melalui jalur koordinasi berlapis, mulai dari Korwil, Korcam, hingga pemerintah daerah. Tidak boleh ada titik baru yang muncul begitu saja,” ujarnya, Senin (24/11/2025).
Kantor Koordinasi MBG Daerah Dibentuk 2026
Nanik mengungkapkan bahwa pada 2026 pemerintah akan membentuk kantor koordinasi lintas kementerian/lembaga di daerah. Fasilitas ini nantinya menjadi pusat penyelarasan kebijakan MBG, termasuk integrasi struktur Korwil dan Korcam agar pelaksanaan lebih terarah.
Dalam evaluasi yang dilakukan BGN, Kabupaten Jombang dinilai memiliki capaian lebih baik dibanding sejumlah daerah lain. Dari 133 kuota SPPG, Jombang telah mengisi 77 titik, dengan 38 titik di antaranya sudah beroperasi. Bahkan, 23 titik telah mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
“Capaian Jombang cukup menonjol. Ini karena dukungan mitra dan kesiapan pelaksana di lapangan sangat kuat,” kata Nanik.
Ia menambahkan bahwa koordinasi tidak hanya menyangkut administrasi, tetapi juga mitigasi risiko keamanan pangan. Menurut Nanik, kasus seperti keracunan makanan tidak bisa ditangani oleh satu pihak.
“Semua harus bergerak bersama: Dinkes, Puskesmas, BPOM, aparat kecamatan, hingga unsur keamanan,” jelasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa SPPG tidak boleh berada di dekat tempat pembuangan sampah atau lokasi yang berpotensi mencemari bahan makanan.
“Bila ditemukan, titik tersebut akan diminta segera direlokasi,” tegasnya.
Temuan Lapangan MBG
Menanggapi laporan tentang temuan bermasalah dalam pelaksanaan MBG di Jombang, Nanik memastikan pihaknya akan melakukan pengecekan langsung. Ia menegaskan bahwa pengawasan harus diperkuat agar program berjalan tepat sasaran.
“Terima kasih atas informasinya, nanti akan kami cek,” ujarnya singkat.
Saat ini, Satgas MBG berada di bawah koordinasi Sekretaris Daerah (Sekda). Ke depan, struktur ini akan dilebur dalam kantor koordinasi lintas kementerian yang melibatkan unsur Dinas Kesehatan, Pendidikan, Koperasi, Ketahanan Pangan, BPOM, hingga dinas terkait lainnya.
Nanik juga menyoroti kenaikan harga ayam dan telur yang mulai terjadi di sejumlah daerah, termasuk Jombang. Hal ini menjadi perhatian karena kebutuhan bahan baku SPPG terus meningkat seiring bertambahnya titik layanan.
“Lonjakan harga bahan pokok perlu diantisipasi sejak dini agar pelaksanaan program tidak terganggu,” pungkasnya.
Agenda sosialisasi dan evaluasi tersebut juga dihadiri Brigjend TNI Albertus Dony Dewantoro selaku Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah II BGN, Enny Indarti selaku Direktur Sistem Pemenuhan Gizi, Letkol Kav Dicky Prasojo, Dandim 0814/Jombang, Kompol Darmaji, Kabaglog Polres Jombang, Sekda Kabupaten Jombang Agus Purnomo, jajaran camat se-Jombang, serta para Koordinator Wilayah dan Koordinator Kecamatan SPPG Kabupaten Jombang. (Karimatul Maslahah)
