Sleman, kabarterdepan.com – Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (BEM UGM) melayangkan surat terbuka kepada UNICEF sebagai respons atas tragedi anak bunuh diri di Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), yang diduga tidak mampu membeli perlengkapan sekolah.
Ketua BEM UGM, Tiyo Ardianto, menyebut langkah tersebut diambil sebagai bentuk kepedulian terhadap persoalan pendidikan dan kesejahteraan anak di Indonesia.
Surat untuk UNICEF itu dikirim pada Jumat (6/2/2026) dan ditujukan untuk menarik perhatian dunia internasional terhadap kondisi yang dinilai memprihatinkan.
“Ini bukan sekadar kritik, tapi bentuk keprihatinan kami atas realitas di lapangan,” ujar Tiyo saat ditemui di Bundaran UGM, Sleman, Jumat (13/2/2026).
Dalam surat tersebut, BEM UGM menyoroti ketimpangan prioritas anggaran negara. Mereka membandingkan ketidakmampuan seorang anak membeli alat tulis seharga Rp10.000 dengan besarnya alokasi dana pemerintah untuk BUMN dan program Makan Bergizi Gratis.
Pengakuan Ketua BEM UGM
Menurut Tiyo, tragedi tersebut menunjukkan adanya persoalan mendasar dalam pemenuhan hak dasar warga, terutama di sektor pendidikan dan kesehatan.
Ia menilai capaian statistik yang sering dipaparkan pemerintah belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil masyarakat.
Ketua BEM UGM juga mengungkapkan bahwa setelah surat itu dikirim, dirinya menerima sejumlah pesan teks dan panggilan telepon yang bernada intimidatif. Namun, ia menegaskan bahwa teror tersebut hanya dialaminya secara pribadi dan tidak menyasar pengurus BEM lainnya.
“BEM lain tidak menerima hal serupa. Saya pribadi tidak menganggap ini sebagai ancaman serius,” katanya.
Pihak Direktorat Kemahasiswaan UGM, lanjutnya, telah menyatakan komitmen untuk memberikan perlindungan kepada mahasiswa dari segala bentuk intimidasi.
BEM UGM menyatakan bersyukur karena seorang pensiunan UNICEF telah membantu meneruskan pesan mereka langsung kepada Catherine Russell selaku Executive Director UNICEF melalui surat elektronik pribadi. Tiyo berharap ada tanggapan atas surat tersebut, meski ia mengaku tetap menghormati proses yang ada.
Ia menegaskan bahwa tujuan utama langkah ini adalah mendorong pemerintah agar menempatkan pendidikan dan kesehatan sebagai prioritas utama kebijakan publik.
“Yang kami perjuangkan adalah hak dasar warga negara. Pendidikan dan kesehatan harus jadi yang utama,” pungkasnya. (Hadid Husaini)
Editor: Ahmad
