Sleman, Kabarterdepan.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman belum berencana untuk menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) imbas efisiensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah pusat.
Sekretaris Daerah (Sekda) Sleman, Susmiarto menyampaikan jika terkait kebijakan WFH, hingga saat ini Pemkab Sleman belum menerima surat edaran (SE) dari dari pemerintah pusat.
Pemkab Sleman
“Soal WFH belum ada petunjuk dari pemerintah pusat ya, sehingga pemerintah daerah harus mengikuti, kalau sudah ada perintah maka kita ikuti, intinya gitu. Belum ada petunjuk teknis dari pusat,” katanya saat dihubungi kabarterdepan.com, Kamis (13/2/2025).
Dirinya juga belum mendapatkan gambaran terkait dengan pelaksanaan efisiensi anggaran beserta target dari yang ditetapkan dari pemerintah pusat. Ia menyampaikan akan ada aturan lebih lanjut mengenai keuangan daerah.
“Ini sama jadi surat edaran pemerintah daerah harus efisiensi anggaran seperti apa, target nya seperti apa, dan jika tidak dilaksanakan akan dilakukan pembinaan seperti apa, teguran seperti apa, ini belum ada,” kata Susmiarto.
Ia menyampaikan jika aturan desentralisasi fiskal terbaru terkait Dana Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2025 sudah dibahas dalam rapat besar koordinasi yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI. Pihaknya masih menunggu langkah apa yang dikeluarkan oleh pusat
Pemkab Sleman disebutnya akan mengikuti aturan terkait kebijakan anggaran dan langkah-langkah yang nantinya akan ditetapkan.
Kendati begitu, dirinya memastikan jika pelayanan kepada masyarakat jika terjadi kebijakan WFH bagi para pegawai nantinya tidak boleh mengganggu pelayanan publik, baik secara kualitas maupun segi kuantitas.
Dirinya menyampaikan jika kondisi keuangan di tingkat pusat berbeda dengan daerah. Selain itu, pelayanan yang diberikan tentu berbeda dengan kondisi yang terjadi saat pandemi Covid-19 dimana terjadi kondisi pergerakan masyarakat yang dibatasi.
“Situasi masyarakat sekarang kan normal-normal saja, beda dengan Covid-19, dimana masyarakat mengurangi aktivitas. Sehingga nanti kalau menyikapinya (kebijakan efisiensi) jangan sampai Work From Home mengganggu kelancaran pelayanan publik,” katanya.
Pemkab Sleman disebutnya akan memaksimalkan program pelayanan yang ada melalui online maupun offline dan jemput bola meskipun terdampak efisiensi anggaran ke depan. (Hadid Husaini).
