Mojokerto, Kabarterdepan.com – Warga Dusun Suko Sewu RT 8, Desa Gempolkerep, Kecamatan Gedeg, Kabupaten Mojokerto, mengeluhkan bau bahan bakar dan kotoran yang menyengat diduga berasal dari aktivitas produksi etanol dan limbah PT Energi Agro Nusantara ( Enero ). Sebagian warga mengalami sesak napas dan gangguan kesehatan lainnya.
Ketua RT 8 Dusun Suko Sewu, Supardi, mengkritik keras sikap PT Energi Agro Nusantara (Enero) yang dinilai tidak peduli terhadap kondisi warga dan lingkungan.
Menurut Supardi, sejak awal berdirinya pabrik, warga tidak pernah mendapat kompensasi yang layak. Bahkan, meskipun ada peristiwa ledakan pada tahun 2020, kompensasi yang dijanjikan sangat minim.
“Dari PT Enero terus terang aja memang terlalu egois, tidak ada kompensasi sama sekali, dan waktu ada ledakan dulu itu sepikis juga gak dibagikan. Janjinya Rp600 per kepala, cuman warga itu ada yang kurang setuju mintanya yang Rp5 juta,” kata Supardi saat ditemui, Selasa (28/1/2025).
Ia menilai bahwa perusahaan kurang bijaksana dalam berhubungan dengan masyarakat sekitar.
“Jadi kalau menurut saya ini memang benar PT Enero ini kurang bijaksana dengan adanya warga dan lingkungan,” tegasnya.
Supardi juga menyebutkan bahwa banyak keluhan warga yang tidak ditanggapi dengan serius. Menurutnya, ketika warga mengadukan masalah ini, tanggapan dari pihak terkait justru seringkali membingungkan dan saling menuduh.
“Kalau masalah keluhan-keluhan ini terus terang memang semuanya membisu. Kalau untuk itu memang harus ditindaki, warga ini mengadu kemana, aduan itu sudah kesana-kesana, akhirnya saling menuduh gak percaya,” ungkapnya.
Sebagai anggota LSM, Supardi berharap perusahaan lebih memperhatikan masalah kesehatan warga sekitar. Ia menekankan bahwa jika ada warga yang sakit akibat dampak pabrik, penanganannya harus segera dilakukan.
“Saya memohon kepada perusahaan itu hanya satu, kesehatan warga lingkungan tolong diutamakan. Kalau ada warga yang sakit sesak langsung cepat ditindak gitu, ada pengurusnya tapi kenyatannya enggak,” tambahnya.
Supardi juga mengungkapkan bahwa ia sendiri sempat merasakan dampak buruk dari lingkungan sekitar pabrik. Dalam 13 hari, ia mengalami sakit pusing dan mual yang menurut dokter merupakan gejala vertigo.
“Saya sendiri sakit sampai dua kali dalam 13 hari, gak ada tindakan apa-apa. Gejalanya pusing, mual, tapi kata dokter vertigo,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa perusahaan harus lebih peduli terhadap kesehatan warga sekitar, terutama jika dampak dari aktivitas pabrik bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
“Kalau perusahaan mengelak, mana ada pusing, saya bisa buktikan. Pokoknya orang perusahaan coba duduk di lingkungan sini, apalagi pas ada angin, sakit betul itu,” tegasnya.
Supardi juga menyebutkan bahwa ia pernah berusaha menyampaikan keluhan warga kepada pihak perusahaan, namun respons yang didapatkan tidak memadai.
“Saya sudah dari dulu pernah masuk ke perusahaan sebagai wakil warga, keluhan warga saya sampaikan, cuman ya perusahaan itu bilangnya habis ada tragedi ledakan itu sempat terhenti lama, tapi sekarang produksinya saya lihat sudah lancar,” ujar Supardi.
Ia menambahkan bahwa kompensasi berupa uang tidak cukup untuk mengatasi masalah kesehatan yang timbul akibat dampak pabrik.
“Kalau sekedar kompensasi uang kan terus terang dikasih tiap KK misal satu juta, tapi kalau sakit-sakitan atau kalau sesak gimana? Kalau menurut saya kesehatan itu yang utama karena di sini masih banyak anak kecil,” jelasnya.
Supardi juga merasa bahwa perusahaan seharusnya menyediakan fasilitas kesehatan bagi warga yang terkena dampak.
“Sebenarnya kesehatan itu yang harus diutamakan, misalnya dia (pabrik) punya klinik sendiri, jadi kalau ada warga di lingkungan sini yang sakit silakan bawa ke situ kan harusnya gitu,” kata Supardi.
Ia menambahkan bahwa ada kabar yang beredar menyebutkan bahwa pemukiman warga mungkin akan dibeli oleh pihak pabrik, tetapi belum ada konfirmasi lebih lanjut.
“Tapi ya dengar-dengar pemukiman sini mau dibeli,” ujarnya.
Selain itu, Supardi juga menunjukkan bukti adanya limbah yang meresap ke selokan rumah warga, yang diduga berasal dari PT Enero.
“Itu sudah pernah saya video, saya laporkan ke desa kalau itu rembesan dari PT Enero, saya yang malah kena sorotan,” pungkasnya.
Dengan berbagai keluhan yang terus mengemuka, Supardi berharap agar pihak perusahaan maupun pemerintah membantu menyelesaikan masalah yang sudah lama terjadi ini. (Tim Redaksi*)
