Minim Sosialisasi dan Banyak Dugaan Proyek Mandek, Warga Plumpung Suarakan Kekecewaan

Avatar of Redaksi
proyek
Anak-anak bermain di kolam pemandian wisata Plumpung, Desa Nglobo, Jiken, Blora. (Foto: Rengga/kabarterdepan.com)

Blora, Kabarterdepan.com – Warga Dukuh Plumpung, Desa Nglobo, Kecamatan Jiken, Kabupaten Blora, menyampaikan kekecewaan mereka terkait dugaan mangkraknya sejumlah proyek wisata serta minimnya keterbukaan dalam pengelolaan program Corporate Social Responsibility (CSR) Pertamina.

Mereka menilai sejumlah rencana pembangunan yang digadang-gadang sejak beberapa tahun lalu berjalan tidak menentu, sementara akses informasi kepada masyarakat justru makin terbatas.

Keluhan itu disampaikan Puji atau Kuntring, warga setempat yang ikut mengelola kawasan wisata Plumpung. Ia menyoroti khususnya proses rekrutmen tenaga kerja Pertamina yang dianggap tertutup dan tidak memberi peluang luas bagi pemuda lokal.

Sosialisasi terkait pelatihan maupun sertifikasi yang selaras dengan kebutuhan industri migas juga dinilai sangat minim.

“Pernah ada pelatihan bikin kompos, tapi pelatihan yang menunjang pekerjaan migas belum pernah dilakukan. Padahal banyak pemuda yang sebenarnya siap belajar,” ujarnya, di lokasi wisata pemandian Plumpung, Selasa (25/11/2025).

Proyek Pembangunan Terbengkalai

WhatsApp Image 2025 11 25 at 12.13.15 PM 1

Kuntring juga menuturkan bahwa sejumlah pembangunan yang sempat dimulai kini terbengkalai tanpa pemberitahuan resmi. Beberapa proyek, seperti pengelolaan limbah dan pembangunan fasilitas wisata, mendadak dihentikan.

“Waktu itu dikabarkan sudah ada vendor baru untuk melanjutkan proyek. Tapi setelah itu langsung berhenti. Tidak ada sosialisasi, tidak ada penjelasan,” katanya.

Pantauan di lapangan menunjukkan kondisi fasilitas wisata yang memprihatinkan. Mulai dari paving halaman, jalan akses, area parkir, wahana flying fox, jembatan layang, hingga area camping tampak rusak, tidak terawat, dan beberapa bagian berkarat. Sebagian sarana bahkan dibangun swadaya warga, bukan melalui CSR yang dijanjikan.

“Warga itu sebenarnya mau membantu. Tapi kalau semuanya digantung seperti ini, kami bingung mau mengambil sikap,” tegas Kuntring.

Transparansi menjadi isu utama. Warga mengaku tidak pernah menerima penjelasan mengenai besar anggaran CSR, material yang digunakan, hingga alur penyaluran program.

Pertemuan desa terkait perencanaan wisata pun dinilai hanya melibatkan kelompok tertentu, sehingga banyak warga tidak mengetahui arah pembangunan jangka panjang hingga 2028.

Salah satu kebutuhan mendesak yang dikeluhkan ialah kondisi jalan poros desa yang rusak berat, padahal menjadi akses vital bagi warga, wisatawan, hingga kendaraan operasional perusahaan.

“Kalau aksesnya saja rusak, bagaimana wisata mau hidup? Perusahaan juga lewat sini tiap hari,” tambah Kuntring.

Keluhan serupa disampaikan Adit, warga Nglobo lainnya, yang menyoroti proses pembentukan kelompok penerima manfaat CSR. Ia mencontohkan program agrowisata alpukat yang memiliki nilai proyek besar, namun minim pelibatan warga.

“Tanahnya milik warga, tapi kelompoknya orangnya pak lurah. Tidak dimusyawarahkan,” ungkapnya.

Masyarakat berharap pemerintah desa, Pertamina, dan pihak vendor membuka dialog terbuka serta memperbaiki mekanisme pelibatan warga. Transparansi dinilai menjadi kunci agar program CSR benar-benar memberikan dampak nyata.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Desa Nglobo, Pudik Haryanto, menjelaskan bahwa pengembangan wisata Plumpung dan Nglobo merupakan program lima tahun yang kini memasuki tahun kedua dan ditargetkan rampung pada 2028.

“Desa tidak memegang anggaran CSR secara langsung karena seluruh pengerjaan ditangani vendor, sementara desa hanya menyediakan tenaga kerja lokal. Setiap tahun, CSR Pertamina yang masuk berkisar Rp300–400 juta melalui pihak ketiga,” ungkapnya.

Menurut Pudik, tahun depan direncanakan pembangunan fasilitas baru seperti kolam anak, kolam terapi ikan, taman, tambahan toilet, hingga pelatihan instruktur outbound.

Ia juga menyampaikan bahwa pemanfaatan air hangat telah dihentikan dua tahun lalu menyusul kasus pencemaran. Untuk tenaga kerja non-skill, sekitar 60 persen berasal dari warga Nglobo sesuai kesepakatan dengan Pertamina.

“Karena tidak memiliki tanah bengkok dan tidak memiliki PADes, Desa Nglobo berharap sektor wisata dapat menjadi sumber pendapatan dalam 3–5 tahun ke depan,” imbuhnya. (Rengga)

Responsive Images

You cannot copy content of this page