Sidoarjo, Kabarterdepan.com – Ribuan warga kurang mampu di Kabupaten Sidoarjo mendapat suntikan bantuan sosial (bansos) dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur menjelang datangnya bulan suci Ramadan 1447 Hijriah.
Total anggaran yang digelontorkan mencapai Rp3.016.350.000 dan diserahkan secara simbolis di Pendopo Delta Wibawa, Rabu (18/2/2026).
Penyaluran bansos tersebut menjadi langkah percepatan pemerintah dalam memperkuat daya tahan ekonomi masyarakat sebelum memasuki bulan puasa, di tengah meningkatnya kebutuhan rumah tangga.
Penyaluran Bansos
Gubernur Khofifah Indar Parawansa menegaskan, Sidoarjo menjadi titik kedua dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur yang menerima penyaluran bansos tahap ini.
“Ini adalah bagian dari komitmen kami untuk memastikan masyarakat memiliki bantalan sosial ekonomi yang cukup sebelum Ramadan. Kami ingin bantuan ini benar-benar dirasakan manfaatnya,” ujarnya.
Acara tersebut turut dihadiri Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur Restu Novi Widiani, anggota Komisi E DPRD Jatim Benjamin Kristianto dan Sriatun, serta jajaran Forkopimda Sidoarjo.
Khofifah menjelaskan, bantuan sosial kali ini menyasar kelompok masyarakat rentan, mulai dari lanjut usia, penyandang disabilitas, hingga perempuan kepala keluarga melalui program KIP Jawara.
“Bantuan ini tidak sekadar bersifat konsumtif. Kami juga mendorong penguatan kemandirian ekonomi, terutama bagi perempuan kepala keluarga dan pelaku usaha ultra mikro,” jelasnya.
Target Bansos
Ia menargetkan seluruh bansos sudah tersalurkan sebelum 1 Maret 2026 agar penerima manfaat memiliki kesiapan ekonomi yang lebih baik saat Ramadan tiba.
“Kami berharap sebelum 1 Maret seluruh bantuan sudah selesai tersalurkan sehingga keluarga penerima bisa lebih tenang menjalani Ramadan,” tambahnya.
Berdasarkan data Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, sebesar Rp1.858.950.000 disalurkan melalui berbagai program, di antaranya, PKH Plus untuk 533 keluarga penerima manfaat, bantuan ASPD bagi penyandang disabilitas, KIP Putri Jawara dan KIP PPKS Jawara.
Tali asih untuk pilar sosial seperti pendamping PKH Plus, TKSK, dan TAGANA.
Selain itu, zakat produktif dari BUMD senilai Rp25 juta juga diberikan kepada 50 pelaku usaha ultra mikro guna mendorong pertumbuhan ekonomi skala kecil.
Di sektor pemberdayaan desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur mengalokasikan Rp1.132.400.000 untuk penguatan BUMDesa, program Desa Berdaya, serta Desa Jatim Puspa.
Pemprov Jatim berharap kombinasi bantuan sosial dan pemberdayaan ekonomi ini mampu menciptakan efek berkelanjutan.
“Tidak hanya membantu konsumsi jangka pendek, tetapi juga meningkatkan kemandirian keluarga penerima manfaat,” pungkasnya.
Dengan total anggaran lebih dari Rp3 miliar yang digelontorkan di Sidoarjo, pemerintah optimistis masyarakat dapat menyambut Ramadan dengan kondisi ekonomi yang lebih stabil dan sejahtera. (Azies)
