Sleman, kabarterdepan.com – Kepala SD Nglarang, Tlogoadi, Sleman, DIY berharap izin pembangunan gedung baru bagi sekolahnya yang terdampak proyek tol Jogja–Solo dapat segera disetujui oleh pihak berwenang.
Kepala SD Nglarang Sutarti menyampaikan keinginannya agar izin tersebut segera diterbitkan sehingga proses relokasi bisa terlaksana sesuai harapan para orang tua murid.
“Semoga izinnya bisa cepat keluar supaya keinginan orang tua dapat terpenuhi,” ujarnya, Senin (10/11/2025).
Sutarti mengaku tidak mengetahui secara detail skema pembangunan tol yang melintas di sekitar sekolah, termasuk rencana pemindahan sementara ke lokasi shelter.
“Kalau soal shelter saya belum tahu. Rapatnya sudah beberapa kali tapi selalu ada perubahan, hasil akhirnya juga belum jelas,” terangnya.
Terkait keluhan sejumlah siswa yang sempat jatuh sakit karena kondisi belajar yang kurang nyaman di tengah proyek tol, Sutarti menjelaskan hal itu terjadi beberapa tahun lalu, saat proyek baru dimulai.
“Itu sudah lama, sekitar waktu ujian dulu. Sekarang sudah kondusif,” katanya.
Ia menambahkan, selama kegiatan belajar mengajar, pihak sekolah berkoordinasi dengan pihak proyek untuk melakukan penyiraman jalan agar debu tidak mengganggu.
“Kalau pengerjaan biasa tidak terlalu berpengaruh,” tambahnya.
Meski kondisi sekolah kini mulai membaik, sejumlah wali murid masih berharap relokasi bisa segera direalisasikan agar anak-anak dapat belajar di lingkungan yang lebih aman dan nyaman.
Salah satu wali murid, Oktavia, mengaku anaknya sering merasa tidak nyaman akibat kondisi fisik sekolah yang mulai rusak.
“Kalau hujan air menggenang, anak-anak hampir terpeleset karena halamannya nggak rata. Tembok juga sering bergetar dan menimbulkan suara bising,” tuturnya.
Selain itu, sekolah tersebut juga terdampak debu yang bisa menimbulkan gangguan nafas.
Ia berharap pembangunan gedung baru segera dilakukan demi keamanan, kesehatan, dan kebersihan siswa.
Sementara itu, pihak PT Jasa Marga menjelaskan penundaan pembangunan gedung baru SD Nglarang disebabkan oleh kendala perizinan lahan yang termasuk dalam kawasan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).
Pemimpin Proyek 2.2 Tol Jogja–Solo, Diah Ekawati, mengatakan desain pembangunan sebenarnya sudah rampung sejak 2024 dan telah diserahkan ke Dinas Pendidikan Sleman. Namun, pada awal 2025, muncul kebijakan baru dari pemerintah pusat terkait LSD dan LP2B sehingga lahan yang telah disiapkan belum bisa digunakan.
“Setelah dicek BPN, ternyata lahan itu masuk kategori LSD dan LP2B. Kami tidak bisa melanjutkan sebelum izinnya keluar karena khawatir menyalahi aturan,” jelasnya.
Diah menambahkan, lokasi sekolah saat ini berdiri di atas tanah Sultan Ground (SG) sehingga langkah lanjutan perlu menunggu arahan dari pemerintah desa dan Pemkab Sleman.
Sekda Sleman
Sekretaris Daerah (Sekda) Sleman, Susmiarto, mengatakan pemerintah daerah tengah memfasilitasi proses perizinan agar pembangunan sekolah dapat segera dilaksanakan.
“Pemkab Sleman akan mengurus izin ke Kementerian Pertanian dan Kementerian ATR/BPN. Kami juga koordinasi dengan Pemda DIY terkait pemanfaatan Sultan Ground,” ungkapnya.
Ia menegaskan, penyelesaian persoalan ini penting agar proyek nasional bisa berjalan meskipun terdapat kepentingan yang dikorbankan.
“Ini proyek nasional,kalau wisatawan ramai jenengan bisa jualan. Tapi ya berkorban sekolahnya repot ,” pungkasnya. (Hadid Husaini)
