Anies Baswedan Tanggapi Kemiskinan: “Orang Miskin Punya Banyak Anak Karena Naluri Bertahan Hidup”

Avatar of Redaksi
SnapInsta.to 491498868 18507635812052237 146324647393520638 n
Potret Anies Baswedan. (@aniesbaswedan)

Jakarta, Kabarterdepan.com – Mantan Gubernur DKI Jakarta sekaligus mantan calon presiden, Anies Rasyid Baswedan, kembali memantik perbincangan publik setelah mengunggah serangkaian utas di akun X pribadinya @aniesbaswedan, yang membahas secara kritis fenomena sosial mengenai keluarga miskin yang memiliki banyak anak, Rabu (30/4/2025).

Dalam utas yang bernada reflektif dan empatik itu, Anies mengajak publik untuk menghentikan sejenak sikap menghakimi dan mencoba memahami fenomena sosial dari perspektif kelompok yang terdampak langsung.

Ia menyoroti bahwa banyaknya jumlah anak di keluarga miskin bukanlah semata-mata karena keputusan rasional yang bebas, melainkan merupakan bentuk respons terhadap ketidakpastian hidup yang sistemik.

“Kenapa orang miskin punya banyak anak? Pertanyaan itu sering muncul, kadang dengan nada sinis. Tapi mari jeda sejenak dan coba memahami dari sudut pandang mereka. Di dunia yg keras dan tak pasti, keputusan itu sering lahir dari naluri bertahan, bukan sekadar pilihan bebas,” tulis Anies membuka utasnya.

Ia menjelaskan bahwa ketika negara tidak hadir secara optimal dalam bentuk jaminan sosial, pensiun, tabungan, dan akses pelayanan dasar maka anak menjadi satu-satunya “aset” yang dapat diandalkan oleh orang tua dalam masa tua, pekerjaan, hingga aspek emosional.

“Saat dunia tidak memberi jaminan, anak menjadi satu-satunya harapan terakhir.”

Lebih jauh, Anies juga menyebut bahwa dalam situasi penuh ketidakpastian, memiliki banyak anak dipandang sebagai bentuk investasi sosial. Artinya, ada harapan bahwa dari banyaknya anak tersebut, akan ada satu atau beberapa yang berhasil “naik kelas” dan kemudian menopang seluruh keluarga.

“Logika mereka sederhana, makin banyak anak, makin besar kemungkinan salah satunya bisa menopang yang lain. Saat sistem gagal, keluarga memikul peran yang seharusnya dibagi oleh negara,” tambahnya.

Anies tidak berhenti di situ. Ia juga menyoroti aspek psikologis dan sosial yang mempengaruhi pilihan individu dalam kondisi miskin. Anak-anak dalam keluarga miskin bukan hanya dipandang sebagai sumber harapan, tapi juga sebagai penguat makna hidup sehari-hari.

Di tengah situasi sosial yang sering membuat seseorang merasa tak berdaya dan tidak dianggap, hadirnya anak menjadi sumber kebahagiaan, makna, dan rasa dibutuhkan.

“Ketika masa depan tampak kabur, manusia cenderung menggenggam apa pun yang memberi makna hari ini. Anak-anak menawarkan rasa berarti. Di tengah hidup yang sering membuat kecil hati, keluarga jadi ruang terakhir untuk merasa dibutuhkan.”

Anies menekankan bahwa pendekatan untuk memahami kemiskinan dan ketimpangan tidak bisa dilakukan dengan sekadar menghakimi atau menyalahkan.

Menurutnya, solusi terhadap kemiskinan tidak akan efektif tanpa empati bukan empati pasif, tapi empati yang menggerakkan sistem untuk berubah dan berpihak pada yang lemah.

Ia pun merekomendasikan buku The Broken Ladder karya Keith Payne sebagai salah satu referensi untuk memahami bahwa kemiskinan tidak hanya soal kekurangan uang, tetapi juga soal kehilangan rasa aman, kendali, dan harga diri.

Respons Publik

Utas tersebut mendapat beragam tanggapan dari publik. Banyak yang membagikan kisah pribadi mereka tumbuh dalam kemiskinan, menjadi tulang punggung keluarga, atau mengenal langsung keluarga yang menghadapi tekanan sosial dan ekonomi serupa.

Beberapa mengapresiasi sudut pandang empatik Anies, sementara sebagian lainnya mempertanyakan apakah ia sedang membenarkan tindakan memiliki banyak anak di tengah keterbatasan.

Menanggapi hal itu, Anies kembali membuat lanjutan utas, Sabtu (3/5/2025). Ia menyampaikan apresiasi kepada mereka yang membagikan pengalaman hidup dan menyatakan bahwa empati bukanlah pembenaran, melainkan alat untuk memahami dan mengupayakan perbaikan.

“Empati itu bukan membenarkan, mewajarkan, apalagi romantisasi. Empati itu memahami alih-alih menghakimi. Supaya kita tahu bahwa yang terlihat ‘masalah’ sering kali adalah respons terhadap sistem yang lebih dulu bermasalah,” tegasnya.

Ketika ditanya solusi konkret atas masalah yang diangkatnya, Anies menggarisbawahi bahwa utas tersebut bukan sedang berbicara sebagai pejabat atau pembuat kebijakan, tetapi sebagai warga yang mengajak masyarakat lain untuk melihat persoalan sosial dengan lebih dalam.

Namun, ia juga menyampaikan bahwa selama menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, pendekatan berbasis empati itu sudah pernah diterjemahkan dalam bentuk kebijakan sistemik.

“Di Jakarta, pendekatannya adalah mulai dari cari akar masalah, dituntun oleh empati, lalu diselesaikan lewat sistem. Karena kemiskinan itu struktural, maka solusinya tentu juga harus sistemik,” tulisnya.

Beberapa contoh kebijakan yang disebutkan Anies antara lain perluasan kepesertaan BPJS Kesehatan dari hanya 75% warga menjadi 100% warga terlindungi, kartu Lansia Jakarta (KLJ) sebagai bentuk jaminan hari tua, pasar murah, JakLingko gratis, subsidi pendidikan, dan program Jakpreneur, sebagai dukungan ekonomi langsung untuk rakyat kecil, pembangunan taman kota, ruang publik, wifi gratis, hingga revitalisasi Kota Tua, untuk memastikan hiburan tidak hanya milik kelas menengah ke atas, dan sosialisasi KB, konseling keluarga, dan edukasi hak-hak reproduksi melalui Dinas PPAPP dan PKK.

Anies menutup dengan menyatakan bahwa perjuangan mewujudkan keadilan sosial bukanlah sesuatu yang bisa selesai dalam satu periode atau satu kebijakan, tetapi adalah perjuangan kolektif dan berkelanjutan.

“Masih banyak ruang untuk perbaikan. Keadilan sosial itu perjuangan panjang.”

Di tengah iklim sosial-politik yang sering menyederhanakan isu kemiskinan hanya sebagai masalah individual, seruan Anies untuk membangun empati dan menciptakan solusi sistemik mendapat sambutan luas.

Dengan munculnya kembali diskursus ini, publik diingatkan bahwa memahami persoalan kemiskinan bukan hanya soal data dan statistik, tetapi juga tentang mengenali suara-suara yang selama ini terpinggirkan dalam kebijakan. (Riris*)

Responsive Images

You cannot copy content of this page