Sidoarjo, Kabarterdepan.com – Lonjakan jumlah 10.457 Anak Tidak Sekolah (ATS) kembali memicu keprihatinan serius dalam dunia pendidikan di Kabupaten Sidoarjo.
Data tersebut disorot langsung oleh Anggota Komisi X DPR RI Puti Guntur Soekarno Putri, yang menegaskan bahwa persoalan ATS bukan sekadar statistik, melainkan potret nyata darurat pendidikan yang harus segera ditangani secara komprehensif.
Workshop Pengentasan Anak Tidak Sekolah
Sorotan itu disampaikan Puti dalam Workshop Pendidikan bertema “Pengentasan Anak Tidak Sekolah (ATS) dalam Mendukung Wajib Belajar 13 Tahun” yang digelar secara virtual pada Sabtu (29/11/2025), diikuti tenaga pendidik, dinas pendidikan, pemerhati pendidikan, serta aktivis pendidikan se-Sidoarjo.
Dalam paparannya, Puti menyebut angka ATS di Sidoarjo merupakan alarm keras bagi pemerintah daerah maupun pusat.
“Di Sidoarjo terdapat 10.457 anak tidak sekolah (ATS). Ini bukan angka biasa, melainkan wajah nyata persoalan pendidikan,” tegasnya.
Ia menjelaskan, dari total tersebut yaitu, 41 persen anak tidak pernah mengenyam pendidikan sama sekali, 34 persen mengalami putus sekolah, dan 25 persen tidak dapat melanjutkan ke jenjang berikutnya.
Komposisi ini, menurut Puti, menunjukkan betapa mendesaknya intervensi yang tepat sasaran demi mengatasi akar persoalan ATS di tingkat keluarga, sekolah, hingga kebijakan.
Puti menegaskan bahwa Komisi X DPR RI memiliki peran strategis melalui fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran, yang semuanya bersinggungan langsung dengan isu penuntasan ATS.
Salah satu fokus utama adalah memastikan Program Indonesia Pintar (PIP) berjalan efektif sebagai instrumen afirmasi finansial bagi keluarga pra-sejahtera.
“Kami mengawal agar anggaran PIP tepat sasaran dan mampu mengatasi persoalan pembiayaan pendidikan. Data dari lapangan adalah suara kuat bagi Komisi X untuk memperjuangkan alokasi lebih besar,” jelasnya.
Ia berharap bantuan tersebut dapat menyentuh seluruh 10.457 anak ATS di Sidoarjo agar tidak ada lagi yang tertinggal dari hak dasar pendidikan.
Dalam workshop tersebut, Puti memaparkan tiga pilar utama yang menurutnya harus segera diimplementasikan oleh pemerintah daerah bersama stakeholder pendidikan, yang pertama yaitu Data Akurat dan Terintegrasi.
Penanganan ATS harus dimulai dari sinkronisasi data antara pusat, daerah, hingga desa/kelurahan. Penguatan tim penjangkauan di tingkat kecamatan juga menjadi syarat penting untuk memastikan setiap anak teridentifikasi dan termonitor.
Dan yang kedua Jalur Pendidikan Fleksibel dan Inovatif.
Pilar ini mencakup berbagai intervensi agar ATS bisa kembali belajar, seperti:
Program penyetaraan cepat, Fasilitasi kembali ke sekolah formal, Fokus pada kelompok anak yang tidak pernah sekolah.
“Fleksibilitas sistem pendidikan menjadi kunci. Kita harus menciptakan ruang agar anak-anak bisa kembali belajar tanpa hambatan,” ujar Puti.
Terakhir ketiga Kolaborasi Multisektoral dan Afirmasi Pemerintah.
Puti menekankan pentingnya kerja terpadu lintas sektor, mulai dari pemerintah pusat, daerah, sekolah, hingga masyarakat. Implementasi afirmasi pendidikan—seperti PIP harus dipastikan tepat guna dan tidak hanya berhenti sebagai program administratif.
“Kolaborasi harus berkelanjutan. Instrumen bantuan seperti PIP harus benar-benar bisa diakses anak-anak sebagai solusi atas hambatan biaya,” tegasnya.
Workshop tersebut menjadi ruang konsolidasi antara guru, dinas pendidikan, dan kementerian untuk menyatukan langkah dalam menurunkan angka ATS yang masih sangat tinggi di Sidoarjo.
“Pendidikan adalah hak setiap anak. Tidak ada alasan bagi kita untuk membiarkan satu pun anak tertinggal,” pungkasnya. (Azies)
