Jakarta, Kabarterdepan.com – Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PKB, Hasbiallah Ilyas, sependapat dengan Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan bahwa metode Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK adalah tindakan yang tidak efektif.
Menurut Hasbiallah, OTT KPK hanya menimbulkan kerugian bagi keuangan negara. Hal ini disampaikan dalam sesi uji kelayakan dan kepatutan untuk calon Dewan Pengawas KPK, Wisnu Baroto, di Komisi III DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (20/11/2024).
“Saya setuju dengan Pak Luhut kalau OTT itu hanya kampungan, sebab OTT itu hanya merugikan uang negara,” ujar Hasbiallah.
Ia mengaku sempat berdiskusi dengan salah satu pimpinan KPK, yang mengungkapkan bahwa proses OTT memakan waktu yang lama dan pada akhirnya menjadi beban biaya yang besar bagi negara.
“Saya pernah tanya salah satu pimpinan KPK, untuk mengejar OTT itu satu tahun, berapa banyak uang kita yang harus habis. Ini kan permasalahan di kita seperti ini,” tambah Hasbiallah.
Lebih lanjut, ia meminta calon Dewan Pengawas KPK untuk melakukan langkah yang lebih efektif, seperti langsung menghubungi pejabat negara yang dicurigai agar tidak terlibat korupsi. Menurutnya, dengan cara ini, uang negara bisa diselamatkan tanpa harus melalui OTT.
“Kita bisa telepon dan memberi peringatan, misalnya, ‘Pak, jangan korupsi atau Anda akan kami tangkap.’ Dengan begitu, uang negara tidak perlu habis sia-sia,” pungkas Hasbiallah.
Pada kesempatan yang sama, calon pimpinan KPK, Johanis Tanak, menyatakan bahwa jika ia terpilih menjadi ketua KPK, ia akan menghentikan pelaksanaan OTT. Hal ini disampaikannya dalam sesi uji kelayakan di Gedung DPR, Jakarta, pada Selasa (19/11/2024).
Menurutnya, metode OTT tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dalam KUHAP, meskipun selama ini ia tidak bisa menghentikan praktik tersebut karena mayoritas pimpinan KPK lain masih mendukungnya.
Hasbiallah kembali menekankan bahwa OTT yang dilakukan KPK hanya membuang-buang anggaran dan tidak memberikan hasil yang signifikan. (Firda*)
